Pentingnya Pengendalian Kecurangan dan Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)

Mataram - Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi salah satu parameter yang diukur dalam pengukuran Maturitas SPIP Terintegrasi.

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Pilar pertama IEPK yaitu Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi, memiliki indikator penilaian yaitu adanya kebijakan antikorupsi dan dukungan sumber daya.

Kedua indikator pada pilar pertama IEPK di atas sesuai dengan atribut pertama dan kedua Fraud Control Plan (FCP) yaitu Kebijakan Anti Kecurangan dan Struktur Antikecurangan. FCP sendiri merupakan keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

Sedangkan FRA (Fraud Risk Assesment) atau penilaian risiko kecurangan merupakan sebuah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal dan eksternal organisasi.

"Sebagai wujud implementasi dari proteksi diri terhadap adanya risiko kecurangan, kita harus menguasai pedoman-pedoman atau SOP yang ada mengenai pengelolaan keuangan daerah dan desa," ujar Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat pada saat penutupan Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan tema Optimalisasi Peran Pengawasan Bidang Keinvestigasian Inspektorat dalam Pengendalian Kecurangan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa yang dilaksanakan di Aula Bumi Gora Kantor BPKP NTB pada Selasa (22/11).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Inspektorat se-Provinsi NTB ini telah dilaksanakan 2 hari mulai Senin 21 November 2022. Sebagai narasumber, Korwas Investigasi, Tukirin menyampaikan bahwa selain dari segi Assurance seperti audit, evaluasi, reviu, dan monitoring, BPKP juga melakukan pengawasan intern dalam segi consulting yakni seperti pendampingan, sosialisasi, bimtek, dan pelatihan. Sosialisasi yang diberikan oleh Tim Bidang Investigasi Perwakilan BPKP NTB ini merupakan suatu upaya preventif dalam pengendalian korupsi khususnya di wilayah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menilik pada Three Lines of Defense (3 garis pertahanan) yang merupakan ujung tombak dari pertahanan adalah manajer atau dalam hal ini pimpinan perangkat daerah dan sistem dalam organisasi perangkat daerah tersebut atau dalam hal ini SPIP-nya. Inspektorat dan/atau BPKP hanya merupakan lapisan ketiga atau terakhir yang menjadi pertahanan bagi sebuah pemerintahan.

(Kominfo BPKP NTB)