Pengawasan Industrialisasi Garam di Provinsi NTB

Mataram - Bagaikan sayur tanpa garam. Sobwas pasti akrab dengan pepatah ini kan. Ya, ungkapan ini menggambarkan sebuah kondisi tidak ideal sekaligus menyadarkan akan pentingnya garam dalam kehidupan.

Provinsi NTB yang memiliki panjang garis pantai 2.332,8 km sangat potensial untuk pengembangan usaha produksi garam. Industrialisasi garam NTB menargetkan produksi sebanyak 180.000 ton dari potensi lahan tambak seluas 10.719,98 hektar. Namun sayangnya, selama ini garam rakyat yang diproduksi oleh masyarakat tidak dapat diserap untuk kebutuhan industri karena kualitasnya yang tidak memenuhi syarat. Sehingga, di tahun 2021 kebutuhan garam nasional sebanyak 66% masih harus dipenuhi dari impor garam.

Perlu sebuah komitmen tinggi semua pihak untuk bisa terlepas dari belenggu ketergantungan impor garam dan beralih pada produksi dalam negeri, khususnya produk lokal NTB.

Melihat kondisi tersebut, BPKP hadir melalui Pengawasan Industrialisasi Garam di Provinsi NTB yang merupakan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) 2022. Pengawasan ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dan permasalahan Industrialisasi Garam di Provinsi NTB, mulai dari hulu hingga hilir sehingga diperoleh rekomendasi kebijakan yang strategis.

Dalam entry meeting di Kantor Gubernur NTB pada hari Selasa (12/4), Kepala Perwakilan, Ilham Nurhidayat beserta tim menyampaikan maksud dan tujuan penugasan kepada Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi didampingi Inpektur Provinsi NTB dan Pejabat dari OPD terkait.

Sekda menyambut baik kegiatan Pengawasan Industrialisasi Garam yang dilakukan oleh BPKP, karena menunjang Program Prioritas Gubernur NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang melalui peningkatan kesejahteraan petambak garam.

Harapannya, ke depan dapat tercipta tata kelola yang baik serta peningkatan kualitas dan kemandirian pemenuhan garam, baik untuk lokal NTB maupun bersumbangsih pada pemenuhan kebutuhan garam nasional.

(Kominfo BPKP NTB)