Pastikan Tepat Sasaran, BPKP NTB Lakukan Evaluasi Tata Kelola DTKS
DTKS saat ini memuat sekitar 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan menjadi data penting yang menjadi acuan pemberian bantuan sosial dari pemerintah.
Dalam mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam perbaikan DTKS di daerah, BPKP NTB membantu meningkatkan kualitas kebijakan/implementasi Tata Kelola DTKS dalam bentuk Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola DTKS Tahun 2022 terhadap data 50.270 jiwa pada Kabupaten Lombok Barat.
Melaui penyepurnaan DTKS diharapkan kedepan program sosial dari pemerintah lebih tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran.