Bentuk Tata Kelola Good Governance dengan Bimtek

Mataram - Untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan peranan dari SPIP yang optimal. SPIP dapat optimal apabila didukung oleh APIP yang kompeten, yang akhirnya akan berdampak pada hasil pengawasan yang berkualitas.

Dalam rangka penyusunan dan finalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rabu (26/1) BPKP NTB melakukan Bimtek dan Reviu LKPD Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan bimtek ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26-28 Januari 2022. Dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat, bimtek dihadiri oleh pejabat dan pegawai Pemda Kab. Sumbawa Barat, antara lain Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta jajarannya.

Adapun pemateri dalam bimtek ini adalah Korwas bidang APD Pujito Kusworo beserta tim.

(Kominfo BPKP NTB)