BPKP NTB Kawal OPD Dalam Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Insentif Nakes

Mataram - Berdasarkan PMK No 17 Tahun 2021 perihal Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, serta KMK No 4239 Tahun 2021 perihal Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, seluruh Pemda masing-masing Provinsi di Indonesia diharapkan dapat mengalokasikan dana tersebut secara optimal.

Selasa (6/4), bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi NTB, Kepala Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin didampingi oleh Kabag TU Raden Dony Hamdani, Dalnis AN Dedi Sukmana beserta tim, dan Dalnis APD Mugi Sugiarto hadir dalam rangka Rapat Koordinasi Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Insentif Tenaga Kesehatan untuk Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi NTB.

Adapun dalam rapat tersebut dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB dan seluruh Sekda/Pejabat OPD yang mewakili dari masing-masing Kabupaten/Kota.

(Kominfo BPKP NTB)