SAMBUTAN KEPALA BPKP DALAM ACARA PENGUKUHAN KEPALA PERWAKILAN BPKP NTB

   

Kepala BPKP meminta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB agar selalu bekerja dengan kinerja terbaik dengan motto 5-AS (bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja berintegritas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas) dengan melanjutkan apa yang telah dicapai selama ini dan bahkan lebih baik lagi, di wilayah kerja Saudara -Provinsi NTB.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diterbitkan 2(dua)Instruksi Presiden RI yang terkait langsung dengan peran BPKP, yaitu Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang diperkuat dengan   Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas BPKP kepada Presiden,  maka pada kesempatan ini saya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan BPKP di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2012, meliputi 4(empat) perspektif pengawasan, yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas kebendaharaan umum negaradan pengelolaan aset, akuntabilitas perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, danakuntabilitas pengelolaan programlintas sektoral. Hasil pengawasan tersebut telah memberikan dampak yang positif, seperti peningkatan kualitas laporan keuangan, optimalisasi penerimaan Negara/daerah, penghematan pengeluaran Negara, penyelamatan keuangan Negara, dan upaya pencegahan korupsi. Dari 11 Pemda di Wilayah Provinsi NTB, untuk LKPD tahun 2011 hanya LKPD Pemerintah Provinsi NTB yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 8 Pemda mendapat opini WDP dan 2 Pemda mendapat opini TMP/disclaimer

Peran dan kewenangan BPKP ke depan perlu diperkuat untuk mengawasi program makro strategis yang bersifat lintas sektoral (lintas kementerian/lembaga dan lintas kewilayahan) untuk memastikan apakah tujuan program tersebut tercapai atau tidak, sehingga pemangku amanah utama (primary stakeholders) dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan sebenar-benarnya “apa yang telah dikerjakan dan apa saja hasilnya” untukbangsa dan negara kita tercinta.

Komitmen kami, sesuai dengan Visi BPKP “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”  senantiasa memberikan bantuan konsultasi (consulting) dan penjaminan kualitas (assurance) dalam rangka membantu daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan  dalam penggunaan anggaran daerah, serta membantu instansi penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur NTB atas kepercayaan Bapak selama ini, semoga kerjasama/sinergi yang telah berjalan selama ini dapat lebih dikembangkan di masa mendatang.