BPKP Mengawal Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting agar dapat Segera Direalisasikan

JAKARTA (22/2/2022) – Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mewakili Kepala BPKP untuk menghadiri kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Bangga Kencana BKKBN Tahun 2022 dengan Tema “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor” melalui online meeting. Mendampingi Deputi dalam kegiatan tersebut adalah Auditor Utama Agus Sukiswo, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan Dikdik Sadikin, beserta Tim yang menangani Pengawasan Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam pembukaan Rakernas, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan bahwa Angka Prevelansi Stunting (APS) berdasar SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tahun 2021 adalah 24,4%. Sebelumnya APS di tahun 2019 adalah 27,6%.

Langkah yang telah dilaksanakan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting antara lain: menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024, melakukan koordinasi dan kunjungan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk dukungan konvergensi, membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat pusat hingga kab/kota, serta membentuk 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Dengan adanya TPK, maka diharapkan juga dapat membantu Kementerian Kesehatan. “Tim Pendamping Keluarga ini adalah 200.000 bidan, maka dapat mendukung dengan baik pendataan yang real time, dalam hal ini e-PPGBM, agar ke depan bisa mendapatkan data yang mikro dan juga real time untuk mengatasi anak-anak yang stunting dan mencegah lahirnya stunting-stunting baru,” imbuhnya.

Pada akhir sambutannya, Hasto menyatakan harapan akan adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat “Pemilihan tema (Rakernas) ini dimaksud untuk mensukseskan Program Bangga Kencana sekaligus Program Percepatan Penurunan Stunting dengan harapan mendapat dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan serta penggerak program di lapangan. Dengan dukungan tersebut, kami optimis dapat menurunkan Angka Prevalensi Stunting sampai dengan angka 14% di tahun 2024,” katanya.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan penanganan stunting harus dijalankan secara serius karena stunting bukan hanya masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih daripada itu, dapat menghambat masa depan seorang anak karena stunting mengindikasikan perkembangan kemampuan kognitifnya. Penanganan stunting ini bertujuan untuk mencapai target APS di tahun 2024, bahkan kelak diharapkan menjadi 0% di tahun 2070.

Selain itu, stunting mempunyai dampak bagi perekonomian. “Kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh stunting juga merupakan masalah serius, sekitar 2 hingga 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting. Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp450 triliun per tahun,” tegasnya.

Terakhir, Ma’ruf berpesan agar konvergensi harus direalisasikan. “Konvergensi ini mudah diucapkan namun tidak mudah direalisasikannya. Membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama,” pungkasnya.

(Kominfo Deputi PIP Bidang Polhukam PMK/Aditya/Ath)