MoU DPR dengan BPKP: Penguatan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan DPD RI

Turut hadir dalam acara terasebut Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Ernadhi Sudarmanto dan para direktur di Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Sedangkan Plt. Sekjen DPD RI hadir dengan didampingi oleh Inspektur DPD RI R. Wiweko, SH, Msi. Selain itu, turut hadir juga para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan DPD RI.(2/3/18)

 

Plt. Sekjen DPD RI menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis karena menurutnya BPKP dan APIP di lingkungan masing-masing kementerian dan lembaga adalah satu kesatuan. "Bagaimana membentengi pengelolaan keuangan supaya menuju pengelolaan keuangan yang bebas dari masalah, KKN, dan lainnya. Tentu orientasinya adalah mewujudkan good governance", ujarnya menjelaskan tujuan ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP juga menjelaskan bahwa dengan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan DPD RI dan BPKP dapat bersama-sama mewujudkan harapan pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara akuntabel. Hal ini bertujuan sebagai pondasi dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder untuk kesejahteraan rakyat.

(Tim Humas BPKP Pusat/ gilang, santi /D2 mpermina)