JAYAPURA- (16/09). Perwakilan BPKP Provinsi Papua mengadakan kegiatan capacity building melalui Workshop yang dihadiri oleh 10 Komite Sekolah pada 10 Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini merupakan langkah inisiasi dalam membangun dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Yan Setiadi mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan secara formal yang diwadahi oleh lembaga pengawasan BPKP adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia. BPKP khususnya Perwakilan Provinsi Papua merupakan pionir dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dalam bidang pengawasan sebagai bagian dari proses pembangunan. Sampai dengan saat ini model pengawasan dengan melibatkan masyarakat telah dipraktikkan di enam negara yaitu Korea Selatan, Philipina, Afrika Selatan, Meksiko, Argentina, dan India.

Tujuan utama dari penyelenggaraan workshop ini adalah memberikan bekal dasar-dasar pengawasan dan mekanisme partisipasi dalam pengawasan, bagi para anggota komite sekolah selaku Kader Peduli Pengawasan (KPP) dalam kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP. Bentuk utama pengawasan yang diperkenalkan dalam workshop ini adalah monitoring dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Dalam workshop ini juga disosialisasikan penggunaan aplikasi SITIFAMAS 1.0 yang dapat diakses oleh setiap KPP untuk menuangkan hasil pengawasannya sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kolaboratif ini. Aplikasi ini merupakan kertas kerja pengawasan berbasis elektronik yang akan digunakan oleh para anggota KPP serta Tim BPKP untuk bekerja sama dalam melakukan pengawasan agar berjalan lebih akurat, efektif, dan efisien.

Salah satu peserta workshop, yaitu Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 5 Kota Jayapura, Jasmani mengatakan bahwa kegiatan Workshop ini sangat bermanfaat karena kedepannya masyarakat dalam hal ini komite sekolah diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam mengawasi dana BOS, sehingga penggunaan dana BOS lebih transparan dan akuntabel serta kerja sama Komite Sekolan dengan pihak manajemen sekolah pun menjadi lebih baik. Ia pun berpendapat bahwa aplikasi SITIFAMAS 1.0 yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua sangat simpel dan mudah digunakan, sehingga diharapkan dapat membantu tugas dan perannya sebagai Ketua Komite Sekolah sekaligus sebagai anggota KPP.

Untuk selanjutnya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua akan terus mengembangkan Program Pengawasan Kolaboratif dengan Partisipasi Masyarakat (PKPM) 4.0 ini agar lebih menyeluruh, tidak hanya untuk membantu pengawasan terkait dana BOS, namun diharapkan dapat diimplementasikan untuk pengawasan sektor lainnya yang menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Dengan model PKPM 4.0, hasil pengawasan akan lebih efektif dan memberikan informasi yang lebih akurat, obyektif, valid, dan beragam sehingga hasil pengawasan BPKP maupun APIP lainnya lebih memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan pemerintah pada umumnya.

Ketika menutup workshop, Yan Setiadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta yang secara sukarela hadir dan aktif dalam diskusi untuk bersama-sama menemukan cara dan mekanisme yang pas dalam berpartisipasi dalam pengawasan. Sebaliknya, peserta juga merasa bangga sebagai Kader Peduli Pengawasan (KPP) sekaligus terbantu karena dengan aplikasi SITIFAMAS 1.0. tugas dan peran mereka di komite sekolah dapat dilaksanakan lebih mudah dan efektif.