Kawal Kebijakan Ekonomi dan Pelayanan Publik dalam Optimalisasi Pembangunan Maluku

Ambon (20/12) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yunaedi hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Santika, Ambon, Selasa (20/12).

Dengan mengusung tema kegiatan “Pengawalan Kebijakan Ekonomi dan Pelayanan Publik dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Maluku”, Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah tahun ini merupakan salah satu agenda utama Inspektorat dalam melakukan pengawasan penentuan kawasan 2023 di seluruh Inspektorat Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Rakorwasda diisi dengan materi dari berbagai narasumber ahli, antara lain Inspektorat Jendral Kemendagri, Pengadilan Tinggi, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan. Peserta yang hadir terdiri dari Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan total 70 peserta.     

Dalam materinya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yunaedi memaparkan terkait Implementasi P3DN pada Belanja Pemerintah di wilayah Provinsi Maluku. Menurutnya sampai hari ini sudah terdaftar sebanyak 1.300 UMKM di wilayah Provinsi Maluku dalam e-Katalog Lokal. Namun demikian UMKM tersebut masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut, ungkap Yunaedi, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kebijakan Pemerintah Daerah ke UMKM belum ada, tim P3DN belum mampu bekerja secara optimal, belum tersedianya pengelola e-Katalog, Kebijakan P3DN belum menjadi salah satu kinerja OPD, serta belum adanya pengawasan/pengawalan dari Inspektorat.

Hasil dari Rakorwasda ini yaitu dibentuklah rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk tahun 2023 yang akan dilakukan oleh semua Inspektorat, terutama yang menjadi konsen Gubernur, Bupati dan Walikota. Keterkaitan antara pengawasan dari program Presiden, Gubernur dan Walikota dengan tujuan adanya kesepahaman agar jangan sampai tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota terkait pengawasan untuk satu kegiatan yang bisa dikolaborasikan atau join audit antara inspektorat.

Kegiatan Rakorwasda tahun ini lebih cenderung fokus kepada pengawasan keuangan, pengawasan pembangunan dan pengawasan kepegawaian terutama yang ada di RPCM. Menutup paparannya, Yunaedi menyampaikan bahwa besar harapannya dari kegiatan Rakorwasda kali ini sesuai dengan tema Maluku “Semakin Lebih Maju” sesuai dengan tujuan pembangunan.

 

 

(Kominfo BPKP Maluku/AKB)