Ambon (16/12) – Dalam rangka mengawal transformasi ekonomi berkelanjutan di Provinsi Maluku dan menyongsong Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menggelar acara Diskusi Panel dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku, Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku, Inspektorat Provinsi Maluku dan Inspektorat Kota Ambon, Jumat (16/12).

Acara Diskusi Panel dibuka dengan sambutan singkat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Yunaedi. Pertama, Ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kehadiran para narasumber dan juga tamu undangan lainnya. Kedua, ia menambahkan bahwa acara diskusi panel tersebut diakuinya sebagai bentuk sinergi yang tak terputus bersama mitra kerja BPKP dalam berkinerja hebat menyongsong APD tahun 2023, dan berkolaborasi mengawal transformasi ekonomi berkelanjutan di Provinsi Maluku. Atas dasar itu pula tema dari diskusi panel tercipta. Dan di akhir sambutannya, Yunaedi berharap agar silaturahmi dan sinergi yang terjalin akan semakin kuat.    

Setelah itu, acara dilanjutkan ke sesi paparan oleh para narasumber dengan Inspektur Provinsi Maluku, M. Tuasikal selaku moderator. Narasumber pertama yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Muhammad Lukman Hakim. Dalam paparannya, Lukman menyampaikan terkait “Sinergi dan Inovasi dalam Mengawal Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19”. Selain itu, Lukman juga memaparkan terkait kinerja ekonomi Maluku hingga TW III 2022 yang terus meningkat. Dan diakhir paparan disampaikan pula terkait lonjakan inflasi Provinsi Maluku per November 2022 yang dinyatakan tertinggi se-Nasional.

Materi kedua dibawakan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, Triono Rahyudi. Dalam paparannya, ia menyampaikan tentang “Menjaga Integritas dalam Dinamika Organisasi”. Triono menyebutkan terkait prinsip organisasi yang baik dan ideal (good governance) serta langkah strategis dalam mewujudkan integritas dinamika organisasi melalui sinergi antar lembaga. Terakhir Triono menjelaskan tentang konsistensi dalam membangun nilai integritas melalui harmonisasi antar lembaga APH dengan lembaga pengawas dan pemeriksa keuangan.

Materi terakhir dibawakan oleh Kepala Subauditoriat Maluku I BPK Provinsi Maluku, Ivan Leonardo Hariandja, tentang “Peran BPK RI dalam Mengawal Pembangunan di Wilayah Provinsi Maluku”. Ia menyampaikan mulai dari visualisasi Renstra BPK 2020-2024, perkembangan opini LKPD, pemeriksaan TA 2021 hingga koordinasi dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Di akhir acara diskusi panel, semua pihak yang hadir sepakat agar sinergi yang dibangun hari ini terus dikawal hingga tuntas. Dalam rangka mengawal transformasi ekonomi berkelanjutan di daerah, selain hadir dan bermakna diperlukan kolaborasi dalam berkinerja hebat dan bermanfaat guna menyongsong APP tahun 2023.

Acara diskusi panel dilaksanakan dari pukul 14.00 s.d. 16.00 WIT di ruang aula kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Acara dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku. Diskusi panel ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Kerja (Raker) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 2022 yang dilaksanakan dari 16 s.d. 17 Desember 2022.   

(Kominfo BPKP Maluku)