Komitmen BPKP Bantu Optimalkan Pengawasan Ketahanan Pangan di Provinsi Maluku

Ambon (24/11) – Dalam rangka meningkatkan sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) membangun pertanian maju, mandiri dan modern, Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Maluku tahun 2022, Kamis (24/11). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutan sekaligus arahannya menyambut dengan baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Maluku tahun 2022 yang digagas oleh Kementerian Pertanian, sebagai bentuk tekad dan kepedulian untuk menjaga keamanan, ketersediaan dan stabilitas produksi pangan serta manfaatnya.  

Selain Gubernur, dalam kesempatan itu pula Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) Jan Samuel Maringka dalam sambutannya menyampaikan harapannya, setidaknya dengan Rakorwas ini terdapat sinergi APH dengan APIP melakukan pengawasan internal pemerintah, sebagai wujud program menjaga pangan. Setelah itu, acara dilanjutkan ke sesi pembukaan Rakorwas yang ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh Gubernur Maluku, Irjen Kementan dan para tamu undangan serta narasumber acara.

Kemudian acara diisi dengan sesi pemaparan oleh narasumber yang ahli di bidangnya, salah satunya yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi. Dalam paparannya, Yunaedi menyampaikan tentang pengawasan atas ketahanan pangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Ia mengatakan bahwa dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2022 oleh BPKP salah satunya adalah ketahanan pangan. Yunaedi menambahkan juga bahwa Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) oleh BPKP Maluku terdapat pada sektor komoditas cengkeh dan pala serta sektor Blok Masela.

Masih dalam paparannya, Yunaedi menyebutkan bahwa pada Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan ini terdapat 5 poin penting yang harus mendapat perhatian untuk ditingkatkan, diantaranya peningkatan produksi bahan pangan, peningkatan dukungan peralatan produksi pangan, peningkatan infrastruktur pangan, kawasan sentra produksi pangan, dan tata kelola cadangan pangan.

Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, kata dia, merekomendasikan pada pengawasan APPD di Provinsi Maluku, terutama pada komoditas cengkeh dan pala, yakni optimalisasi BUMdes, penetapan harga terendah dan mendukung kegiatan Dinas Pertanian. Yunaedi yakin hal tersebut mampu mendorong pada meningkatnya ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Hal tadi juga tentunya harus didukung oleh Bupati/Walikota, Kepala Bappeda, Inspektorat Provinsi/Daerah, Kadis Perindag dan Kadis Pertanian Provinsi.

Menutup paparannya, Yunaedi berharap dari pelaksanaan Rakorwas ini dapat menghasilkan beberapa solusi diantaranya, ketepatan pada kebijakan/grand design peningkatan ketahanan pangan nasional, termasuk keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah; meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam mendorong peningkatan ketahanan pangan; terdapat kesesuaian prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah dengan strategi ketahanan pangan; optimalisasi pemenuhan kebutuhan pangan nasional; kecukupan dan kelancaran distribusi pangan dan lain sebagainya. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, tambah Yunaedi, berkomitmen untuk membantu dalam memonitoring dan mengoptimalkan pengawasan ketahanan pangan di Provinsi Maluku bersama APIP dan APH lainnya.  

Untuk diketahui, pembukaan Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dipimpin langsung oleh Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) Jan Samuel Maringka, yang dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Edward Kaban, Rektor Unpatti M. J. Saptenno, Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi, Kepala UPT lingkup Kementan di Provinsi Maluku, Wakapolda Maluku Brigjen Jan De Fretes, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Ketua TGPP Hadi Basalamah, Kadis Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda, Kejari 11 Kabupaten dan Kota serta sejumlah tamu undangan lainnya.

 

(Kominfo BPKP Maluku/ABW/AKB)