Kolaborasi BPKP dan Inspektorat Provinsi Maluku Tingkatkan Kapabilitas Pengendalian Fraud

Ambon (27/10) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku melalui Bidang Investigasi bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Pengendalian Kecurangan (FCP) pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kecurangan dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset dan pelaporan kecurangan serta berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan negara merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang segera dan terpadu. Sesuai tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP mengupayakan penanganan secara terintegrasi tersebut dapat terwujud, antara lain dengan menggelar kegiatan konsultasi implementasi pengendalian kecurangan (FCP). Dalam rangka melaksanakan mandat BPKP dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP Pasal 3 huruf e, Pasal 27 dan Pasal 28 huruf c dan f, yaitu BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya dan pemberian bimbingan teknis investigasi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, BPKP Provinsi Maluku bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Maluku menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Pengendalian Kecurangan (FCP) pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Inspektorat Provinsi Maluku dalam melaksanakan pengendalian kecurangan di Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Inspektorat Provinsi Maluku pada 25 s.d. 27 Oktober 2022, yang dihadiri oleh sebagian besar auditor Inspektorat Provinsi Maluku. Sapto Agung Riyadi selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi didampingi oleh Pengendali Teknis (Dalnis) Erwahyudi dan tim hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber.

Dari kegiatan Bimtek Implementasi FCP tersebut diharapkan Inspektorat Provinsi Maluku dapat segera mem-finalkan Draft Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku, mem-finalkan Draft Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penugasan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi, serta menyusun peta risiko kecurangan dan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan penilaian risiko kecurangan yang akan menghasilkan peta risiko kecurangan di masing-masing OPD.

 

(Tim Bidang Investigasi – Kominfo BPKP Maluku/ABW/AKB)