BPKP Beri Edukasi Pengembangan MPAK dan Mitigasi Tipikor di Lingkungan KPU se-Maluku

Ambon (26/10) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Rapat Koordinasi bertajuk “Pengawasan Internal dalam Rangka Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku” pada 25 s.d. 26 Oktober 2022.  

Penurunan tingkat korupsi di Indonesia belum terjadi secara signifikan. Kejadian risiko fraud dan korupsi semakin menunjukkan bahwa upaya penindakan dan penegakan hukum (represif) perlu diiringi dengan upaya pencegahan yang lebih intensif dan ekstensif.

Sesuai dengan mandat BPKP yang diterima melalui Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf e, Pasal 27 dan Pasal 28 huruf c dan f, BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya serta pemberian bimbingan teknis investigasi.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP adalah berupa kegiatan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), yang merupakan perwujudan dari peran BPKP dalam rangka menindaklanjuti amanat dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tersebut. Dan dalam melaksanakan fungsi tadi, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi bertajuk “Pengawasan Internal dalam Rangka Mitigasi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku”.

Kegiatan tersebut diisi oleh narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku yaitu Sapto Agung Riyadi selaku Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi didampingi tim. Dan dalam paparannya, Sapto menjelaskan bahwa perlunya pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KomPAK) Pengelola Program/Kegiatan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku. Hal tersebut bertujuan agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di organisasi masing-masing.

Selain itu, Sapto juga menyampaikan agar dalam lingkungan KPU masing-masing dapat mengembangkan sistem pengaduan/Whistleblowing System dan mengembangkan budaya organisasi anti korupsi, guna meningkatkan kepedulian anti korupsi para pimpinan dan pegawai di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku, pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas. Di akhir paparannya, Sapto meminta agar dapat dilakukannya pertemuan secara rutin dan berkelanjutan, maupun secara insidentil untuk berkolaborasi melakukan aktivitas pembelajaran anti korupsi secara aktif, partisipatif dan interaktif dalam menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai korupsi dan anti korupsi dalam rangka meningkatkan kapabilitas pencegahan korupsi di KPU.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh salah satu komisioner KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Provinsi Maluku, para sekretaris KPU dan satu orang staf KPU. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan MPAK dilaksanakan di Hotel Amaris Ambon tanggal 25 s.d. 26 Oktober 2022.

 

(Tim Bidang Investigasi – Kominfo BPKP Maluku/AKB)