BPK Gandeng BPKP Maluku Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi

Ambon (21/10) - Dalam rangka mengetahui permasalahan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2022 dan kesiapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku menggandeng Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Tahun Anggaran 2022” pada Jumat (21/10).

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku, secara umum telah memanfaatkan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2021 terdapat aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diterapkan pada pemerintah daerah, namun baru dapat dijalankan sebatas tahap perencanaan dan penyusunan APBD. SIPD juga belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi penunjang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menggunakan berbagai cara dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah guna dapat menghasilkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku pada Jumat (21/10), BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menggandeng Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Tahun Anggaran 2022”. FGD dimoderatori oleh Inspektur Provinsi Maluku serta dihadiri oleh para Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.

Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mengetahui permasalahan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2022 dan kesiapan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Hery Purwanto menjelaskan bahwa berdasarkan pemetaan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021, dua belas pemerintah daerah di wilayah Maluku menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan untuk menyusun LKPD TA 2021, sedangkan SIPD digunakan hanya pada proses penganggaran. BPK RI mengharapkan sistem informasi yang ada dapat disatukan sehingga pemerintah daerah tidak perlu menginput data berkali-kali dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Kemudian pada sesi berikutnya yaitu pemaparan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi. Dalam paparannya, Yunaedi menjelaskan bahwa saat ini dari dua belas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Maluku, sebelas pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi SIMDA-Next Generation atau Financial Management Information System (FMIS), sedangkan satu pemerintah daerah segera mengimplementasikan.

Setelah sesi paparan usai, acara dilanjutkan ke sesi tanya-jawab interaktif. Pada sesi tersebut, sebagian besar peserta terlihat sangat antusias dalam menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Di antara peserta yang memberikan tanggapan adalah Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tengah. Dari sekian tanggapan dan pertanyaan, terdapat peserta yang menyampaikan bahwa pemerintah daerah berharap FMIS terintegrasi dengan Cash Management System (CMS) Bank Daerah, dengan SINERGI SIKD Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya. Selain itu, diharapkan database FMIS dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah daerah, adanya konsultasi yang cepat-tanggap, serta kecepatan akses.

Menjawab hal itu, Pengendali Teknis Tim Pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Muhyidin Khalidi menjelaskan bahwa FMIS telah diintegrasikan dengan CMS BPD di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Barat Daya, serta FMIS telah terintegrasi dengan SINERGI SIKD. FMIS terus dikembangkan yang mana pada saatnya nanti database akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dipersilahkan untuk aktif melakukan konsultasi, baik dengan datang langsung ke kantor Perwakilan BPKP maupun kontak melalui media sosial. Selama dalam proses penyempurnaan aplikasi ini, pemerintah daerah diminta bersabar dalam melakukan akses ke dalam jaringan FMIS, dan diharapkan dapat mengaksesnya sebelum jam sibuk di Wilayah Indonesia Bagian Barat.

 

 

(Kominfo BPKP Maluku/ABW/AKB)