Cegah Fraud dengan Pengelolaan Anggaran Tahapan Pemilu yang Akuntabel

Ambon (21/9) - Dalam rangka mempersiapkan SDM yang mumpuni dan konsolidasi menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi turut hadir memenuhi undangan sebagai salah satu narasumber.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui implementasi pengelolaan program dan anggaran pemilu, serta menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilih Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

Menjadi narasumber pada rapat koordinasi ini antara lain Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU RI, Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku dan Kanwil DJPB Provinsi Maluku.

Dalam kegiatan tersebut, diundang 11 KPU kabupaten/kota yang masing-masing sebagai Ketua, Ketua Divisi Perencanaan Keuangan, dan Kasubag Keuangan dan Logistik, karena anggaran yang dikelola berdasarkan dana dari APBD yang harus diolah secara baik, tepat dan akuntabel. Oleh sebab itu, turut dihadirkan instansi terkait seperti pemangku kepentingan lainnya termasuk BPKP.

Sebagai narasumber, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi menyampaikan terkait pengawasan pengelolaan anggaran tahapan pemilu. Dalam paparannya Yunaedi menjelaskan tentang pengawasan pengelolaan anggaran pentahapan pemilu, kebijakan RKA Tahun Anggaran 2022, pengelolaan Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2022, Bank Risiko KPU dan contoh temuan fraud pada kegiatan KPU.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku di hari sebelumnya, Yunaedi berharap agar dari kegiatan rapat koordinasi ini dapat terbangun pola kerja yang lebih efektif, efisien dan akuntabel di lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terutama dalam meminimalisir dan mencegah kegiatan yang mengarah pada kecurangan/fraud.

Kegiatan rapat koordinasi ini diselenggarakan tanggal 20 s.d. 21 September 2022 yang berlokasi di ruang aula pertemuan lantai 5 Hotel Santika Premiere, Ambon. Kegiatan turut diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku, Sekretaris KPU Provinsi Maluku, 11 KPU kabupaten/kota yang masing-masing sebagai Ketua, Ketua Divisi Perencanaan Keuangan, dan Kasubag Keuangan dan Logistik.

 

 

(Kominfo BPKP Maluku/AKB)