Penguatan Koordinasi BPK dan BPKP Terkait Kasus Korupsi di Maluku

Ambon (7/4) – Maraknya kasus dugaan korupsi yang terjadi hingga saat ini di Maluku, mendorong BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku untuk terus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dan audit kerugian keuangan negara. Pada Rabu (7/4) kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku kedatangan tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, terkait koordinasi terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang hingga kini masih terhambat.

Bertempat di ruang kerja Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku menjelaskan maksud kunjungan kerja tersebut terkait koordinasi sejumlah kasus dugaan korupsi dan juga proses audit kerugian keuangan negaranya. Kasus tersebut salah satunya yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi repo saham Bank Maluku Malut tahun 2011-2014. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili menuturkan bahwa kasus dugaan korupsi Repo saham Bank Maluku Malut ada baiknya ditujukan langsung ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Kepala Perwakilan menambahkan jika kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejati Maluku, sementara BPKP Maluku membantu dalam proses audit kerugian keuangan negaranya.

"Repo setahu saya ini ditangani Kejaksaan, Pak. Mungkin nanti kami komunikasikan dengan Kejati Maluku. Sehingga kalau bisa ditujukan langsung kesana, Pak." Ujar Kepala Perwakilan. Selain itu, Kepala Perwakilan Rizal Suhaili juga mengatakan bahwa BPKP memiliki staf auditor investigasi dimana si pemilik laporan yang meminta bantuan BPKP terkait audit kerugian keuangan negara, dan jika perhitungan sudah selesai maka laporan hasil audit langsung diserahkan ke pihak pemilik laporan. Dijelaskan pula bahwa laporan hasil audit jika ingin diberikan kepada pihak lain harus mendapat izin dari pemilik laporan, sebab itu merupakan bagian dari SOP BPKP agar laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara tidak disalahgunakan.

Sementara itu, tim dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku mengatakan bahwa yang dilihat hingga saat ini terkait perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi repo baru dilimpahkan ke pengadilan. Kasus korupsi tersebut masih berproses dan dikhawatirkan masih bisa terjadi hambatan. Untuk itu, dalam kunjungan kerja kali ini selain dalam rangka silaturahmi, juga ingin berkoordinasi dan meninjau kaitannya nanti apakah akan ada kewajiban kontijensi atau memang hasil dari laporan hasil perhitungan (LHP) kerugian keuangan negara akan berdampak ke depannya terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Baik BPK maupun BPKP berharap bahwa kasus repo dan kasus-kasus korupsi lainnya yang tengah terjadi di Maluku dapat segera diselesaikan tanpa ditemui adanya hambatan. Meski demikian, hambatan akan selalu ada dan yang paling terpenting yakni penguatan dalam koordinasi terutama pada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Kejati, BPK dan BPKP Maluku. 

 

 

(Kominfo BPKP Maluku)