Manado (24/5/2023) – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT Bank SulutGo) melaksanakan Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi Kas Daerah secara Online System yang Terintegrasi dengan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS)/SIMDA Next Generation dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Terselenggara di Aula Kantor Pusat Bank SulutGo, usai penandatanganan MoU dan PKS kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada BPKP dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atas kerjasama yang sudah terjalin demi meningkatkan tata kelola keuangan di Minahasa Selatan.

Aplikasi FMIS, tambah Dirut, membuat pengelolaan menjadi semakin efisien dan akuntabel terutama bagi pelayanan kepada masyarakat. Bank SulutGo sebagai bank daerah, berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan terus menyempurnakan sistem-sistem yang sudah dijalankan

Senada dengan Dirut Bank SulutGo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring menjelaskan bahwa melalui penandatanganan MoU dan PKS, BPKP berkomitmen mendorong Pemkab Minahasa Selatan untuk meningkatkan tata kelola keuangannya. Diharapkan, agar aplikasi yang telah diterapkan harus dijaga dan dilaksanakan dengan berintegritas. Hal itu agar semua pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan dan pertanggungjawaban bisa berjalan transparan dan akuntabel.

Bupati Minahasa Selatan Franky D. Wongkar yang hadir secara langsung, menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang selalu memberikan pendampingan kepada Pemkab Minahasa Selatan sehingga kembali bisa meraih WTP atas LKPD tahun 2022.

Untuk itu, Bupati berharap kerjasama yang sudah terjalin sampai saat ini dapat terus ditingkatkan. Dibangunnya Cash Management System (CMS) oleh Bank SulutGo dan FMIS oleh BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan.  Ia berharap, MoU yang telah dijalani dapat diimplementasikan demi pengelolaan keuangan yang semakin baik.

(Kominfo BPKP Sulut/TH)