Sinergi BPKP dan Kepolisian dalam Penguatan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Utara

Manado (13/7) – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim T.A 2022 pada jajaran Polda Sulawesi Utara. Rakernis dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kompetensi dan pemahaman bagi personel Polri khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna terwujudnya penyidikan yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Catur Prasetya Polda Sulut tersebut mengambil tema “Transparansi Penyidik yang Presisi Guna Mendukung Program PEN” diikuti fungsi Reskrim Polda Sulawesi Utara serta dihadiri Wakapolda Sulut, Direskrimum, Direskrimsus, dan Direskrim Narkoba.

Membuka rakernis, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Mulyatno menyampaikan bahwa rakernis laksanakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan penyidik dalam melaksanakan tupoksinya di bidang lidik/sidik perkara tindak pidana.

“Upaya kami untuk meningkatkan kemampuan, baik kemampuan kognitif, kemampuan efektif, sikap dan perilaku serta kemampuan praktek lapangan”, ujar Kapolda.

Mengingat pentingnya kegiatan rakernis, ia berharap kegiatan dapat diikuti secara serius. Ia juga meminta agar para peserta memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring menyampaikan pemaparan terkait dengan “Peran dan Fungsi BPKP dalam Penguatan Pengawasan dan Mendukung Tindak Pidana Korupsi”.Ia menjelaskan bahwa sebagai auditor internal, BPKP wajib memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko kepada instansi pemerintah untuk mengantisipasi segala pelanggaran yang akan terjadi. Selain itu, BPKP juga berperan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam mencegah dan memberantas korupsi, BPKP melaksanakan pendekatan preventif dan represif. Dijelaskannya, bahwa pendekatan preventif dengan dilaksanakannya sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat dalam bentuk MPAK. Selai itu juga dilaksanakan program pencegahan korupsi pada K/L/P melalui kegiatan Fraud Control Plan, Fraud Risk Management, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen risiko, dan peningkatan level maturitas SPIP. Sedangkan upaya-upaya represif dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli kepada penyidik ataupun di persidangan.

Lebih lanjut, kaper menambahkan bahwa melalui implementasi SPIP Terintegrasi yang mengukur Manajemen Risiko Indeks, Sistem Pengendalian Intern, dan peningkatan IEPK perilaku korupsi dapat diatasi. Banyaknya korupsi yang terjadi pada kegiatan PBJ dapat diminimalkan karena adanya pengawasan yang ketat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemanfaatannya.

Untuk itu, kaper berharap agar semakin kuat dan berdampak besar, maka Kepolisian dan BPKP harus terus menjalin koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Mari satukan persepsi dengan komunikasi dan koordinasi untuk pencegahan dan penindakan korupsi” ujar Kaper.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan dari Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara Victor J. Lasut, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara Lutfi Zakaria, serta Deputi Direktur Pengawasan IJK OJK Sulutgomalut Yan Iswara.

Diskusi berlangsung hangat dan lancar dengan diwarnai beberapa pertanyaan dari para peserta.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)