Bangun Daerah dengan Optimalkan Penerimaan Pajak dan Retribusi

Manado – “Peningkatan pajak daerah membutuhkan SDM pengelola pajak yang kompeten. Untuk pajak daerah, Pemda harus melakukan upaya peningkatan pajak daerah dengan memverifikasi dan mengklarifikasi sesuai dengan undang-undang”, demikian disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring saat menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahap I yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Keuangan Daerah (P3KD) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, Jumat (18/06).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut, diikuti oleh jajaran pegawai pengelola pajak dan aset daerah pada instansi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Melanjutkan penyampaiannya, Kaper mengatakan apabila dalam syarat pemungutan pajak dan retribusi daerah terdapat kejujuran atau integritas dari para pengelolanya, maka pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah sudah tidak terlalu penting lagi untuk dilaksanakan.

Saat ini, tambah Kaper, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar dalam perpajakan daerah. Hal ini didasari masih adanya pemungutan pajak pada wajib pajak yang masih belum memiliki izin atau rekomendasi. Ditambah juga adanya setoran pajak dari wajib pajak yang belum akuntabel sehingga memerlukan analisa dan pemeriksaan.

Lebih lanjut, belum adanya sistem monitoring terintegrasi pemenuhan kewajiban membuat pemenuhan pajak berjalan sulit. Padahal di era teknologi saat ini, semua sistem pembayaran sudah online sehingga petugas pajak tidak perlu lagi menerima uang fisik guna meminimalisir kecurangan.

Pengelolaan pajak diberbagai daerah telah dilakukan secara online lewat aplikasi dengan wajib pajak daerah. Hal itu, agar dapat segera diketahui perkembangan atau kondisi self asessment yang dilakukan oleh wajib pajak

Selain belum adanya sistem monitoring, masih sering terjadi adanya penyederhanaan prosedur pengurusan persyaratan administrasi perpajakan.

Untuk mewujudkan hasil penerimaan pajak yang optimal, Kaper mendorong agar dilakukan cara-cara yang kreatif. Adanya database yang tersedia, selanjutnya dapat dikembangkan dan dikelompokkan untuk digali potensi-potensi yang ada, misalnya dengan sosialisasi ataupun pemeriksaan dan juga analisa pemubukuan.

“Pajak daerah merupakan tulang punggungnya pendapatan daeah. Disamping adanya dana, suatu daerah bisa membangun lebih banyak melalui pendapatan asli daerahnya”, tutup Kaper.

Usai penyampaian materi oleh Kaper, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi.

 

(Kominfo BPKP Sulut/TH)