BPKP Gelar Sosialisasi MPAK dan Perilaku Whistleblowing Internal pada Pemkab Minahasa Utara

Airmadidi – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Perilaku Whistleblowing Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Senin (14/03) yang bertempat di Ruang Pendopo Kabupaten Minahasa Utara, dengan peserta para pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Minahasa Utara sebanyak 81 peserta.

Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Rivino Dondokambey didampingi Inspektur Kabupaten Minahasa Utara Umbase Mayuntu. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia juga berharap setelah kegiatan ini, peserta memiliki komitmen dan budaya anti korupsi yang tinggi untuk bersama-sama mencegah korupsi di lingkungan OPD masing-masing di lingkungan Pemda Minut.

Usai pembukaan dari Sekda, kegiatan dilanjutkan penyampaian materi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan topik MPAK mulai dari pengertian, tujuan, dan kesepakatan yang diperoleh

Setelah kegiatan pemberian materi, dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Dalam kegiatan FGD tersebut narasumber mencoba menggali pemahaman para peserta terkait fraud dan penyebabnya, serta menggali kejadian-kejadian fraud yang telah terjadi termasuk bagaimana tanggapan peserta terhadap System Whistleblowing Intern.

Dalam FGD tersebut disepakati pembentukan komunitas Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan fokus sasaran pengelolaan program dan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Utara dan juga komitmen untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Selain itu, diadakannya pertemuan secara rutin dan berkelanjutan maupun secara insidentil serta berkolaborasi untuk melakukan aktivitas pembelajaran anti korupsi secara aktif, partisipatif dan interaktif guna menghasilkan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai korupsi dan anti korupsi dalam rangka meningkatkan kapabilitas pencegahan korupsi dan juga membangun dan mengembangkan Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System)Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

 

(Kominfo BPKP Sulut)