Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan mengatakan sesuai arahan Anggota BPK pada waktu sertijab, bahwa BPK Perwakilan Provinsi Bali akan bersinergi dengan APIP dan Perwakilan BPKP Bali. Selanjutnya Kepala BPK Bali merencanakan akan mengundang Inspektorat seluruh Bali terkait rencana BPK akan mengadakan audit kinerja. Disamping itu, Kepala BPK menekankan pada Pemda bahwa untuk menuju WTP, harus ada rencana aksi untuk mencapai hal tersebut. Untuk itu, Perwakilan BPK Bali meminta kepada Perwakilan BPKP Bali membantu Pemda untuk melakukan asistensi, agar mendapatkan WTP yang clean governance, jelas Mirawati Sudjono.

Sebelum mengakhiri sambutannya Mirawati Sudjono mengatakan bahwa APIP harus diberdayakan dan kompeten agar profesional, karena itu perlu suatu wadah yang dapat menampung aspirasi dari para APIP yaitu Forum Bersama (Forber) APIP Bali. Diharapkan pembentukan forbes Bali dapat dilaksanakan ketika Rakorwasda Bali pada tanggal 18 – 19 Oktober 2012.

Mengawali sambutannya Sidik Wiyoto mengatakan bahwa kondisi APIP di Indonesia masih 93 % berada pada level 1 (initial), termasuk Pusat dan daerah, pada Level 2 (infrastructure ) itu 7 %, sedangkan pada level 3 (Integrated) hanya 0.2 %. Melihat kondisi tersebut, APIP di Indonesia masih samar-samar, pekerjaan itu tergantung orang per-orang, untuk itu kenaikan level itu perlu dilaksanakan.

Berangkat dari permasalahan tersebut BPKP mempunyai suatu misi untuk mengembangkan kapasitas pengawasan internal ini menjadi profesional dan bermutu, Harus banyak berbenah karena pengelolaan keuangan di sektor publik makin lama makin berubah. Untuk itulah kita dituntut sesuai instruksi presiden bahwa tahun 2013 sudah harus WTP semua. Salah satu diantara indikasi tidak terciptanya WTP adalah manajemen asset yang kurang baik, kalau ada asset yang menjadi penghambat opini, lakukan dengan baik pengelolaannya pasti bisa, jelas Sidik Wiyoto.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusbin JFA mengatakan bahwa Pemeriksaan BPK bersifat sampling, Perolehan WTP tidak menjamin ukuran tidak ada korupsi, karena itu pengelolaan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan pekerjaan setahun yang diperiksa cuma sebulan, maka dari itu jangan terlena bila sudah memperoleh Opini, tegas Sidik Wiyoto.

Ukuran dari keberhasilan internal auditor adalah manakala banyak permintaan dan masukan dari para stakeholder untuk memberikan solusi dari permasalahan mereka, karena sekarang auditor itu harus mampu menyajikan daftar solusi, itu dapat dilakukan apabila cukup auditor, tegas Sidik Wiyoto.

Di akhir sambutannya Sidik Wiyoto mengajak kepada para inspektur untuk bersama-sama membina hubungan, saling bertanggungjawab dan bekerjasama untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi.

Seketariat Humas Bali