BPKP Bali Dampingi Pemda Badung dan Gianyar Terima Kunker Komisi IV DPD RI

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/DPDRI_kunker.gifDenpasar (3/10/22) – Secara serentak Perwakilan BPKP Provinsi Bali menghadiri kunjungan kerja dari Komisi IV DPD RI pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 yang difokuskan pada Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 di Provinsi Bali. Kunjungan Rombongan Komite IV DPD RI di Kabupaten Badung, dipimpin oleh Wakil Ketua III DPD RI, Sultan Bachtiar, dan Ketua Komite IV DPD RI, Hj. Elviana, sedangkan di Kabupaten Gianyar rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua II Komite IV DPD RI, Novita Anakotta.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur menghadiri Kunjungan Kerja Komisi IV DPD RI di Kabupaten Badung, sedangkan kunjungan Komisi IV DPD RI di Kabupaten Gianyar diwakili oleh Joko Sunaryanto, Koordinator Pengawasan bidang APD. 

Kegiatan dibuka oleh Bupati di tempat masing-masing, dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Daerah dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Komisi IV DPD RI terutama terkait dengan efektivitas dan kelemahan pengelolaan Dana Desa, dampak atas perubahan peraturan yang terlalu sering dan menuntut kecepatan implementasi, serta pandangan otonomi desa dan keleluasaan pengaturan penggunaan Dana Desa.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam paparannya menyampaikan bahwa penggunaan Dana Desa di Kabupaten Badung tetap diarahkan pada Jaring Pengamanan Sosial Desa Aman Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang mencakup sektor strategis nasional antara lain komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, dan pencegahan bencana. Penganggaran kegiatan juga diselaraskan dengan pencapaian SDGs dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Sedangkan Bupati Gianyar Made Mahayastra, dalam paparannya menyampaikan bahwa penyaluran Dana Desa di Kabupaten Gianyar berlangsung dengan cepat dan tepat. Bahkan Kabupaten Gianyar mendapat penghargaan sebagai Kabupaten tercepat penyaluran Dana Desa. Lebih jauh Bupati Gianyar mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa langsung. Sehingga Desa bisa berinovasi dengan Dana Desa untuk dapat menghasilkan PADes yang nantinya dipergunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali hadir dalam pandangannya memberikan gambaran mengenai tata kelola keuangan desa yang berjalan sampai dengan saat ini pada kedua Kabupaten tersebut melalui aplikasi SISKEUDES dan SISWASKEUDES, serta memberikan pandangan terkait permasalahan yang terjadi di tingkat desa. Khusus mengenai Otonomi Dana Desa, pesan utama yang disampaikan adalah perlunya penilaian atas kesiapan Desa karena Otonomi Dana Desa yang tidak didukung dengan akuntabilitas tata kelola dan pengendalian yang kuat justru berpotensi memunculkan penyimpangan.