Denpasar (19/4/22) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, didampingi Koordinator Pengawasan Bidang IPP, Agustinus Heri Setiawan menerima undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite Komite I Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan DPD RI Utusan Provinsi Bali terkait aspirasi masyarakat tentang pengawasan mekanisme realisasi anggaran dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk biaya hotel karantina covid-19 di Aula Pancasila Gedung Kantor DPD RI Provinsi Bali, Renon Denpasar.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Anggota Komite I Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan DPD RI Utusan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mengapresiasi reviu atas pembayaran tagihan pembayaran hotel karantina covid-19 Wilayah Bali.

Pada kesempatan tersebut, Senator asal Bali ini menyampaikan terima kasih atas jawaban dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pengawasan mekanisme realisasi anggaran dana siap pakai BNPB untuk pembiayaan hotel karantina Covid-19 di Provinsi Bali. Hal tersebut telah selesai direviu dan menunggu waktu untuk pembayarannya oleh pihak terkait. “Kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali hari ini dalam acara Rapat Dengar Pendapat ini, merupakan wujud komitmen yang tinggi dan bentuk profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Kehadiran bapak sudah memberikan solusi atas persoalan ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dari DPD RI Utusan Provinsi Bali dan berharap agar kedepannya, hal ini dapat ditingkatkan dan dijaga, “suatu kehormatan kami diundang dalam RDP ini,” ujarnya.

Kegiatan RDP ini dihadiri Perwakilan Dinas BNPB Provinsi Bali, pihak hotel serta pihak – pihak terkait lainnya.