BPKP dan APIP Bali Kawal Pemulihan Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi Bali

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/RakorwasinBali.gifDenpasar (24/5) - Untuk memperkuat sinergi pengawasan dalam mengawal agenda pembangunan pemulihan pariwisata dan penanganan dampak pandemi Covid19 serta dalam upaya koordinasi dan harmonisasi pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dan Aparat Pengawasan Interin Pemerintah (APIP) di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Bali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Bali.

Acara Rakorwasin yang mengambil tema Pemulihan Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi Bali ini dilaksanakan di Wisma Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali, dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa mewakili Sekda Provinsi Bali, Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak secara daring, dan Inspektur Provinsi Bali dan Inspektur Kabupaten/Kota se-Bali. Turut Hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Akuntan Negara, Sally Salamah, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur.

Ketua Panitia Rakorwasin Agustinus Heri Setiawan melaporkan latar belakang kegiatan ini adalah untuk memperkuat sinergi dengan Kepala Daerah se-Provinsi Bali dan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan agenda prioritas pembangunan daerah utamanya pemulihan pariwisata dan penanganan Covid-19.

Dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi dengan ketukan palu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Akuntan Negara, Sally Salamah mengatakan bahwa, penyelenggaraan pembangunan di daerah masih menghadapi banyak tantangan. Program/kegiatan yang diselenggarakan daerah belum mampu mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan, sehingga tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan belum maksimal. Ditambah lagi, penyelenggaraan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. “Semua program bukan hanya untuk dilaksanakan (sent) tapi juga dirasakan (delivered),” jelasnya.

Lebih jauh Sally Salamah mengatakan bahwa APIP selaku internal auditor pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan dan perbaikan tata kelola. Peran pencegahan dapat dimulai dari tahap perencanaan, yang menjadi titik penting akuntabilitas pembangunan daerah, untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. “Kebersamaan kita saat ini merupakan bukti bahwa kita semua berkomitmen tinggi, berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah,” ujarnya.

BPKP telah menerbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2021. Untuk pengawasan tingkat nasional, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 15 kelompok isu strategis dengan 60 objek pengawasan. Untuk tingkat daerah, BPKP memprioritaskan pengawasan intern pada 12 isu strategis pembangunan nasional, 5 sektor pembangunan daerah (Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan, Pariwisata, dan Pembangunan Ekonomi). “Khusus untuk Provinsi Bali, isu strategis pembangunan nasional adalah sektor pariwisata”, pungkasnya.

Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali menyambut baik dilaksanakannya Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPKP. Kegiatan yang mengambil tema Pemulihan Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi Bali, merupakan tema yang sangat tepat menggambarkan situasi terkini di Provinsi Bali. “BPKP hadir untuk selalu membantu kita agar dapat menjalankan segala perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terwujud secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam upaya mencapai good governance”, ungkapnya.

Lumpuhnya pariwisata Bali akibat pandemi covid-19 telah menghentikan aktivitas usaha pariwisata baik itu hotel, restoran, dan pelaku usaha pendukung pariwisata. “Kondisi saat ini tentunya sangat berat untuk kita semua, namun Pemerintah Provinsi Bali melalui Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, tetap berkomitmen untuk selalu berusaha mencari solusi terbaik sehingga kita dapat segera pulih kembali,” jelasnya.

Acara Rakorwasin dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, dengan menghadirkan narasumber (1) Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya, dengan materi Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi khususnya Program Pemulihan Pariwisata. (2) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa dengan materi Pola Pembangunan Semesta Berencana dan Tantangan Pemulihan Pariwisata Bali. (3) Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, menyampaikan materi terkait Kebijakan Pengawasan dan Peran APIP Daerah dalam Mempercepat Pemulihan Pariwisata, dan (4) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur, dengan materi Koordinasi Pengawasan atas Pemulihan Pariwisata Bali dan keterkaitannya dengan Program Prioritas Daerah.

Kegiatan Rakorwasin ditutup dengan penandatanganan komitmen Bersama pimpinan APIP, dalam melaksanakan rencana aksi pengawasan yang disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Akuntan Negara, Bupati/Walikota se-Bali dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali. (AHS/AS)