BPKP Bali hadiri Rapat Koordinasi Covid -19 Kemendagri secara daring

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Workshop-KPK.gifSebagai bagian dari Tim Satgas Penanganan Covid-19, Kepala Pewakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur yang didampingi Korwas Bidang APD, Adrian Puspawijaya, mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Refocusing TKDD TA 2021 secara daring bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Dinas PMD Provinsi Bali dan Kepala BPKAD Provinsi Bali di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Plt. Sekjen Kemendagri, Hamdani, dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa penanganan COVID-19 dilakukan mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan, dimana pembatasan kegiatannya diperpanjang.

Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri juga menghadirkan narasumber Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan menyajikan materi “Penyesuaian Penggunaan Anggaran TKDD TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (SE-2/PK/2021)“, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan materi: “Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko di Desa dan Kelurahan“, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dengan materi: “Kebijakan Dukungan Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19“, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan materi: “Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19)“ dan Dirjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan materi: “Tindak Lanjut Inmendagri 3 Tahun 2021 dan Pelaksanaan Posko Desa“ serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah BPKP, Dadang Kurnia dengan materi: “Pendampingan dan Pengawasan Penyesuaian Penggunaan Anggaran (Refocusing) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)“.

Pada paparan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menyampaikan bahwa pengawasan pelaksanaan vaksinasi covid19 akan menyorot 7 tepat yaitu Ketepatan Jumlah, Ketepatan Waktu, Ketepatan Kualitas, Ketepatan Administrasi, Ketepatan Fanyankes, Ketepatan Kualitas Fanyankes dan Ketepatan Administrasi Fanyankes. Untuk tingkat desa, risiko yang diwaspadai terkait kegiatan desa apakah telah sesuai dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah sesuai Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 (hijau, kuning, oranye dan merah) (AS).