BPKP Bali selenggarakan FGD Uji Publik Pedoman Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka uji publik draft pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada hari Selasa, 11 November 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Jepun Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dengan menghadirkan narasumber Inspektur Daerah Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa dan Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dewa Gede Wirama dengan penyaji Kapuslitbang BPKP, Sasono Adi, dikuti oleh seluruh Inspektorat se-Bali secara daring dengan zoom meeting.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Workshop-KPK.gifAcara FGD yang dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Muhammad Masykur sebelum memulai acara menjelaskan tentang gambaran umum dari SPIP, sesuai Mandat PP 60 Tahun 2008 Pasal 59 ayat 2 terkait Pembinaan SPIP disebutkan bahwa pembinaan SPIP dilakukan oleh BPKP yang Pembinaannya dilakukan antara lain dengan Penyusunan Pedoman, Sosialisasi, Diklat dan Bimbingan serta Konsultansi

Kepala Pusat penelitian dan pengembangan Sasono Adi sebagai penyaji pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sebelum pedoman ini dibuat, kondisi penyelenggaraan dan penilaian SPIP manajemen risiko dan pengawasan APIP belum saling terintegrasi dengan pengendalian atas fraud, penilaian yang masih berfokus pada pemberian skor dan pelaksanaannya belum diarahkan untuk mengawal tujuan organisasi, ke depannya setelah pedoman itu diberlakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan menjadi lebih baik dimana objek penilaian sudah diperbaharui yang sebelumnya hanya berfokus pada struktur dan proses sekarang sudah mencakup perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil, demikian juga Metodologi Penilaian sudah mengedepankan substance over form yang sebelumnya terkesan document based

Narasumber dalam pemaparannya baik Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali memberikan masukan agar Penilaian maturitas SPIP diupayakan lebih ringkas dan mudah dipahami dan menekankan pada cara dan sarana pengukuran pencapaian tujuan SPIP antara lain keamanan asset, efisiensi dan efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pada kesempatan tersebut Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dewa Gede Wirama memberikan perhatian pada penilaian maturittas SPIP dimana saat Penetapan tujuan pada penilaian maturitas agar diperjelas apakah tujuan pembinaan SPIP melalui penilaian atau pencapaian tujuan organisasi yang akan dinilai. Karena ketika penetapan tujuan sudah tidak tepat maka hasilnya akan berbeda. Penetapan tujuan sektor publik juga biasanya sulit ditentukan karena harus mengakomodir tujuan kementerian pembinanya, berbeda dengan sektor swasta.

Pada sesi diskusi Kapuslitbang memberikan tanggapan terkait pertanyaan peran APIP daerah dalam manajemen risiko entitas, dijelaskan bahwa yang mengelola risiko adalah manajemen (three line of defense), untuk Pemda yang dimaksud adalah Sekretaris Daerah dan jajarannya. Risk appetite dan risk tolerance ditentukan oleh manajemen. Pada saat ini tugas Inspektorat adalah memastikan risiko sudah dikendalikan untuk mencapai tujuan organisasi (AS).