Kunjungan Reses Komisi XI DPR-RI di Bali

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Sos_PBJ.gifMitra kerja Komisi XI yang hadir diantaranya Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Dwi Pranoto, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Kemenkeu, Ubaidi Socheh Hamidi, Sekretaris Utama BPS, BPK Perwakilan Bali, Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali, Kepala BPS Bali, Kepala Kanwil DJPBN, serta Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi Bali, turut hadir Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Bonny Anang Dwiyanto didampingi Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali Ari Dwikora Tono.

Para peserta dari mitra kerja Komisi XI DPR RI masing-masing diberikan waktu untuk memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan Komisi XI. Pada kesempatan tersebut Deputi BPKP menyampaikan capaian-capain kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Bali, dan Komisi XI merespon positif atas hasil kinerja BPKP Bali tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani dalam menangggapi paparan dari Setda Provinsi Bali mengatakan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Provinsi Bali seharusnya tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, namun juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Meski infrastruktur desa di Bali sudah terbangun secara baik, Tuti mendorong agar pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan SDM, sehingga turut mengentaskan kemiskinan.“Saya selalu menyampaikan, khususnya kepala desa beserta seluruh aparatur desa di Bali, agar melibatkan pemuda-pemuda asli desa untuk membangun desanya. Jangan sampai pemuda meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota,” ujar Tutik politisi Partai Demokrat tersebut.

Lebih jauh Tutik Wardani menyampaikan bahwa Bali mempunyai lahan tidur yang sangat banyak, sisi sektor pertanian juga harus ditingkatkan, kemudian peluang ekspor juga sudah diberikan berbagai kemudahan. Tutik berharap kepada masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mau bekerja keras.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengingatkan bahwa dana untuk pembangunan desa digelontorkan setiap tahun, maka tidak mungkin karena tidak adanya laporan, lantas uangnya ditahan, hal tersebut mustahil dilakukan, karena akan menghambat pertumbuhan desa tersebut. Hafisz menilai, hal tersebut mengakibatkan terlambatnya laporan keuangan masuk dari aparatur desa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan selanjutnya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendorong BPKP, agar sistem pelaporan dari Aplikasi Siskeudes tersebut harus dibuat semudah mungkin, perangkat desa beserta jajarannya jangan sampai dibuat confused oleh sistem yang ada. “Jangan sampai, oleh karena ketidakmampuan satu-dua orang dalam membuat laporan, lantas mengakibatkan desa tersebut tidak bisa membangun. Jika dilakukan, itu artinya sama saja kita menghambat pertumbuhan desa tersebut. Hal ini yang kita minta kepada BPKP supaya mencarikan solusi,” pungkas Hafisz.

Acara ditutup dengan penyerahan cindramata dari Komisi XI DPR-RI ke wakil masing-masing peserta rapat, dan dari BPKP ke wakil Komisi XI (AS).