BANJAR (31/01)– Pemerintah Kabupaten Banjar harus menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja keuangan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPKP Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap ketika membuka Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) ke para pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar, di sebuah hotel di Banjar (30/1).

Pembukaan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar mewakili Bupati Kabupaten Banjar, Direktur Utama Bank Kalsel, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.

Rudy juga meminta para peserta yang terdiri dari fungsi keuangan, perencana, dan bendahara tidak hanya terpaku dengan administrasi, tetapi dapat menjadi agen perubahan.

Ditambahkannya, “Para pengelola keuangan harus bisa memaknai kebijakan dan regulasi yang baru muncul sebagai risiko yang harus dimitigasi.” Bukan hanya sekadar menerapkan regulasi.

Ia juga mengungkapkan, di tahun 2022, Kabupaten Banjar meraih opini WTP di LKPD. Meskipun begitu, terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan, seperti skor LPPD 1,328, SAKIP nilai B, skor MCP 89, serta skor penilaian cepat SPIP terintegrasi.

Dijelaskannya, lewat aplikasi FMIS, Pemerintah Kabupaten Banjar akan mampu menerapkan alat kendalikeuangan dan memitigasi risiko turunnya kualitas opini LKPD.

FMIS sendiri adalah perubahan dari aplikasi SIMDA yang berbasis desktop menjadi berbasis web. Aplikasiberbasis web ini terdiri dari tiga komponen utama yang independen, yaitu komponen klien, aplikasi server, dan database.

“Berbeda dengan aplikasi desktop, aplikasi berbasis web akan melalui perantara, yaitu web server sehingga dari sisi database lebih terjaga,” jelas Rudy.

Dampak positifnya, apabila aplikasi FMIS sudah berjalan, peran APIP juga harus berkembang. Artinya,pengawasan mereka terhadap belanja dan monitoring keuangan harus sejalan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan saat ini juga tengah dikembangkan aplikasi Continuous Auditing Countinuous Monitoring (CACM), yaitu tools untuk manajemen ataupun APIP dalam melakukan pengawasan secara terus-menerus.

CACM sendiri dibuat berbeda dengan audit konvensional yang dapat memberikan nilai tambah continuous assurance. Hal ini dilakukan dengan audit secara berkelanjutan, yang meliputi pengendalian dan penilaian risiko.

Rudy juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Banjar agar membuat program yang sejalan dengan moto daerahnya, yaitu “MANIS”, Maju, Mandiri, dan Agamis.

“Bupatidapat memberikanrewardsebagai dorongan positif, seperti umroh gratis kepada tigapegawai setiap tahunnya untukpengelola keuangan terbaik atau dengan kategori lainnya,” sarannya.

Hal tersebut bisa menjadi ajang kompetitif pegawai dalam membangun Kabupaten Banjar semakin maju dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(Kominfo BPKP Kalsel)