BPKP KAWAL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022 PADA KAB. HULU SUNGAI SELATAN (HSS)

BANJARBARU (19/9/2022) – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk menerapkan manajemen aset yang strategis atau Integrated Strategy Asset Management (ISAM) Framework.

Manajemen aset strategis menguraikan bagaimana mengatur atau mengelola aset yang strategis dalam bentuk hierarki dan merefleksikan berdasarkan pengukuran yang ada, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Rudy menjelaskan bahwa dalam framework tersebut pemerintah daerah memiliki 3 peran diantaranya manajemen strategis, manajemen pengetahuan, organisasi manajemen sistem dan pelayanan publik.

Meskipun ada keterbatasan beragam sumberdaya yang menjadi dasar pemikiran dan pertimbangan dalam pengelolaan aset, Pemerintah Daerah HSS perlu menyusun rencana strategis melalui kebijakan pemerintah (government policy) yang efektif dan akuntabel, menentukan tujuan manajemen, dan membuat strategi dalam bentuk program-program.

Melalui perencanaan dan operasional yang taktis, terdapat rencana manajemen aset yang terdiri dari 4 tahap yaitu rencana akuisisi, rencana operasi, rencana pemeliharaan dan rencana penghapusan.

Selain itu, Rudy menjelaskan ada tiga fungsi pada strategi aset manajemen diantaranya Aset Owner atau penentu kebijakan hukum, anggaran, dan tarif sewa yang diperankan oleh Bupati; Aset Manager atau penyusun program kegiatan insvetasi yang diperankan oleh Sekretaris Daerah; dan Service provider atau penyedia layanan yang diperankan oleh Kepala OPD.

“Pengelola aset harus memiliki standarisasi terkait project management, technical consultasy, realization (maintenance, engineering), data collecting dan handling sehingga kedepannya aset yang bersifat strategis dapat dikelola dengan baik”, imbuh Rudy.

Rudy mengingatkan agar temuan-temuan dari BPK agar secepatnya direspon oleh Pemerintah Daerah. Adapun temuan dari BPK diantaranya aset tetap tanah tidak memiliki sertifikat, jumlah ruas jalan tidak sesuai SK, pencatatan nilai tanah tidak tepat, unit kendaraan bermotor tidak memiliki BPKB, penatausahaan persediaan obat belum tertib serta serah terima atas pemisahan aset tetap SKPD belum ada.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry berharap agar pencanangan ini menjadi langkah awal yang baik untuk menata dan mengelola aset yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Diakhir sambutannya, Rudy berharap agar kedepannya pengelolaan aset daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lebih baik lagi dan semua peserta yang dapat mengikuti acara hingga akhir. 

(Kominfo BPKP Kalsel)