BPKP: WUJUDKAN UKPBJ SEBAGAI AGEN PERUBAHAN UNTUK KEMANDIRIAN FISKAL KALSEL

BANJARBARU (10/08) – BPKP Kalsel memberikan ketegasan bahwa UKPBJ memiliki peran yang sangat penting sebagai ahli pengadaan dan agent of change yang pengembangannya harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem digital seperti e-katalog lokal, e-marketplace lokal, e-wallet lokal dalam mewujudkan pengadaan yang efektif dan efisien serta mengurangi risiko fraud di wilayah Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap menyampaikan bahwa UKPBJ mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan pengawasan. Pada zaman dulu UKPBJ banyak sekali korupsi, namun seiring berkembangnya zaman dan munculnya SPSE, hal itu dapat berkurang.

Dengan adanya SPSE diharapkan dapat mengurangi risiko fraud, namun nyatanya merambah didalam SPSE, maka diperlukan e-audit dalam SPSE untuk memitigasi risiko, ujarnya di Rodhita Hotel Banjarbaru (10/8).

Ia juga menjelaskan bahwa secara total, capaian realisasi belanja se-Provinsi Kalimantan Selatan per Agustus 2022 berada di angka 35,40% dengan nilai belanja 9,03 Triliun dari anggaran belanja total 25,5 Triliun.

“Capaian tersebut terbilang masih rendah dan harus segera dilakukan percepatan belanja pemerintah daerah. Kalau kita lihat bersama, dari total realisasi 9,03 Triliun, sekitar 2,61 Triliun merupakan realisasi belanja barang/jasa atau PBJ,” tegas Rudy.

Dalam realisasi PBJ senilai 2,61 Triliun, 88,05% nya merupakan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) senilai 2,26 T yang telah terealisasi capaian PDN-nya cukup tinggi.

Rudy juga menambahkan bahwa ternyata capaian realisasi belanja PBJ yang menggunakan PDN masih 12,62% dari total anggaran PBJ se Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini perlu ditingkatkan dan dioptimalkan agar instruksi presiden 2 tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik yang mana menginstruksikan untuk mengalokasikan belanja PBJ minimal 40% menggunakan PDN, UMK, dan Koperasi .

Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP melalui Aplikasi Siswas P3DN, capaian PDN yang sudah tervalidasi pada RUP pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan capaian 97,30%, dan peringkat terendah ditempati Kabupaten Banjar dengan capaian 79,69%.

Sementara untuk capaian realisasi belanja PDN, posisi pertama untuk tingkat realisasi PDN ditempati Kabupaten Barito Kuala dengan capaian 30,34%, serta posisi terbawah ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan capaian 2,79% saja.

“Hal ini jelas menunjukkan realisasi PDN yang terbilang masih rendah secara total di Provinsi Kalimantan Selatan”, imbuh Rudy.

Rudy mengungkapkan bahwa progress e-katalog lokal terbilang masih rendah dan perlu digenjot kembali terutama untuk pemerintah daerah yang jumlah produk tayangnya masih kecil seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tapin, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Kotabaru yang jumlah produk tayang di e-katalog lokalnya masih kurang atau sama dengan 10 produk.

“Transaksinya di e-katalog lokal pun masih rendah, baru 4 Kab/Kota yang e-katalognya sudah terdapat transaksi yakni Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Laut. E-marketplace lokal yang sudah berkembang yakni Si-Open HSS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sosialita di Kabupaten Tanah Laut yang sudah terintegrasi juga dengan bela pengadaan LKPP, tegas Rudy.

Ia menegaskan bahwa yang paling penting ialah integrasi, kolaborasi, dan kebersamaan semua lini di pemerintahan daerah itu sendiri dan menyadari perannya masing-masing.

Selain itu, peran inspektorat sebagai internal auditor juga penting dan harus mulai mengembangkan audit pada e-marketplace lokal dan e-katalog lokalnya, lalu menerapkan fraud control plan, audit/reviu P3DN, dan juga probity audit.

“Apabila pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan dan mengawal program P3DN, maka secara tidak langsung pemerintah daerah telah berperan penting dalam menciptakan kemandirian industri di daerah dan secara jangka panjang juga akan memberikan efek positif untuk pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal di daerah,” tutupnya siang itu.

(Kominfo BPKP Kalsel)