TANAH LAUT (30/6) – Upaya dalam mendorong perekonomian lokal di tengah krisis saat ini melalui percepatan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengawasannya melalui SPIP Terintegrasi di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan progres yang bagus.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, saat penandatanganan komitmen bersama dengan Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada rangkaian acara kick off percepatanP3DN Tanah Laut (Kamis, 30/6 2022).

Katanya, dengan telah dibentuknya Tim P3DN, Tim pengelola e-katalog lokal, e-marketplace lokal (SOSIALITA), dan terselenggaranya acara kick off  P3DN yang mengundang UMKM dan IKM di Tanah Laut, langkah taktis dan cerdas dalam implementasi Inpres 2 Tahun 2022 sudah ditampakkan.

“Acara kick off penerapan P3DN Tanah Laut perlu diapresiasi dan ditularkan ke pemerintah daerah lainnya,” tegas Rudy.

Disampaikan pada penandatanganan komitmen bersama tersebut, terdapat 3921 produk yang ditransaksikan di dalam SOSIALITA. Hal ini harus terus didorong dan dikembangkan.

Akan tetapi, ungkapnya, masih banyak goals yang perlu digenjot lagi di Kabupaten Tanah Laut, seperti belum terdapat produk yang tayang di e-katalog lokal dan hanya sebatas etalase, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum berjalan, dan juga tidak tersedianya produk Kabupaten Tanah Laut yang memiliki sertifikat TKDN.

Pengembangan Strategi

“Guna mengejar goals yang ingin dicapai terkait program P3DN,Pemerintah Kabupaten Tanah Laut harus mengembangkan strategi-strategi,” ujar Rudy saat ditemui di Gedung Sarantang Saruntung pagi ini.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu juga menambahkan, “Hal yang sering kali terlewatkan oleh sebuah organisasi ialah pengendalian yang positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, coffee morning, diskusi dengan IKM dan UMKM, dan memupuk kecintaan akan produk lokal.”

“Kita biasanya berkutat pada pengendalian negatif yang defensif, seperti evaluasi kinerja dan manajemen risiko. Padahal, pengendalian positif perlu juga dikembangkan,” ungkap Rudy yang juga Associate Faculty Member Program Magister Universitas Bina Nusantara itu.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan program/kegiatan Pemerintah Daerah, hal yang tidak kalah penting adalah pengelolaan organisasi secara terintegrasi dan partisipatif.

“Ketika suatu organisasi masih silo, ego yang dominan,dan tidak terintegrasi, otomatis kolaborasi antar tim, penyampaian informasi, dan komunikasi dua arah akan terhambat,” tegasnya.

Maka dari itu, imbuhnya, diperlukan integrasi, kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam percepatan P3DN. Ini akan memungkinkan perubahan yang cepat dari berbagai sisidi Indonesia, baik sisi Supply, Demand, Market, maupun institusionalnya sendiri.

Rudy juga menyampaikan bahwa dari hasil monitoring yang dilakukan oleh BPKP, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan validasi Produk Dalam Negeri (PDN) pada rencana pengadaan barang/jasanya dengan tervalidasi 93,8% dan realisasi PDN sebanyak 8,24%.

Namun, katanya, realisasi PDN sebanyak 8,24% itu harus segera ditingkatkan dengan lebih gigih.

Penerapan SPIP Terintegrasi

Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menekankan, salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

SPIP Terintegrasi telah dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh tidak hanya terbatas kepada struktur dan proses pengendaliannya saja, tetapi mulai dari perencanaan sampai pencapaian hasil dari tujuan SPIP itu sendiri.

“Tujuan pemerintah daerah dapat terwujud dari beberapa tindakan yang terukur, yaitu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Rudy.

Nilai-nilai yang ada dalam SPIP Terintegrasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa framework penilaian birokrasi yang sehat, yakni SPI/MCP KPK, Opini BPK, SAKIP, RB, Survei Penilaian Integritas, dan ZI menuju WBK/WBBM.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri telah mencapai SPIP dan APIP level 3, tetapi belum mencapai MRI level 3 sebagai bagian dari SPIP Terintegrasi.

“Apabila SPIP Terintegrasi telah diimplementasikan dengan baik, maka akan membawa pengaruh positif terhadap capaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk percepatan P3DN,” tutupnya.

(Kominfo BPKP Kalsel)