BANTU WUJUDKAN 640 M PDN, KAPER BPKP KALSEL SAMPAIKAN ACTION PLAN KEPADA PEMKOT BANJARMASIN

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap melakukan koordinasi rencana tindak dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, pada Jumat (8/4/22) bertempat di ruang rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan 640 miliar pencadangan PDN dalam 6234 paket pengadaan sesuai dalam rencana SiRUP. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyampaikan kondisi, rencana, dan hambatan yang dihadapi. Pemko Banjarmasin saat ini sedang menyusun Tim P3DN dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai leading sector serta membangun Baiman Store untuk mendukung produk lokal dan dalam negeri yang disiapkan oleh  Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Antusiasme peserta koordinasi sendiri cukup tinggi dengan adanya diskusi dan pertanyaan yang disampaikan perihal titik-titik kritis implementasi Inpres 2 Tahun 2022 tersebut, seperti korelasi antara Usaha Mikro yang memerlukan perputaran modal yang cepat karena terbatas dengan sistem pembayaran yang belum sepenuhnya cepat dilaksanakan yang sebenarnya dapat diminimalisasi dengan adanya penyediaan sistem pembayaran real time untuk meningkatkan partisipasi Usaha Mikro.

Rudy M. Harahap juga menyampaikan bahwa di banyak action plan yang bisa mulai dilakukan untuk mewujudkan target tersebut. Seperti dari yang paling sederhana menerbitkan surat edaran penggunaan produk dalam negeri dan UKM, hingga membangun percepatan e-katalog lokal disertai pembentukan tim terkait, membentuk dan mensosialisasikan PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) lokal, meluncurkan kick off program P3DN untuk menarik peran serta masyarakat dengan kearifan setempat, menyusun road map peralihan pengadaan metode manual menjadi elektronik dan prioritas sektor/barang yang memenuhi P3DN, mendorong percepatan implementasi dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), menyusun prosedur dan mempercepat implementasi Procure to Pay (P2P), dan menyusun dan mengimplementasikan CACM (Continuous Auditing Continuous Monitoring) pada Inspektorat.

Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat-pejabat terkait dari Inspektorat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Bagian Perekonomian, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

(Kominfo BPKP Kalsel)