BPKP KALSEL KAWAL PEMKAB BATOLA IMPLEMENTASIKAN SISWASKEUDES

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap bersama Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS membuka kegiatan Workshop atas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWAKEUDES) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala yang diselenggarakan pada tanggal 17 s.d 19 Januari 2022 di Hotel Treepark, Kota Banjarmasin.

Rudy menyampaikan bahwa aplikasi SISWASKEUDES sangat membantu khususnya sebagai bentuk implementasi Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) di desa, namun perlu ditekankan bahwa kualitas Inspektorat Barito Kuala sebagai aparat pengawasan juga harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada desa, Senin (17/1).

Rudy juga mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kapabilitas APIP dan memunculkan awareness terkait pengelolaan risiko dan sangat terbuka serta siap untuk membantu APIP dari Kabupaten Barito Kuala maupun dari Kabupaten/Kota lainnya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi serta sebagai wujud komitmen BPKP Kalsel hadir dan bermanfaat.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala Noormiliyati menyambut baik dan mendukung workshopaplikasi SISWASKEUDES ini, karena kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu upaya untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik, mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi penyimpangan dan mengarah pada tindak pidana korupsisehingga penggunaan anggaran dana desa hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Bimtek aplikasi SISWASKEUDES ini juga sangat penting guna meningkatkan kompetensi dan integritas APIP dalam mewujudkan peran sebagai counsulting partner dan quality assurance. Karena untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik tentu dibutuhkan perencanaan yang strategis dalam pengawasan pemerintahan daerah sehingga diharapkan mampu terampil, terutama untuk mewujudkan akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya mampu membangun pola pemikiran dan pola tindakan yang sama untuk bersinergi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, yang dapat dipastikan berjalan dengan transparan, akuntabel dan disiplin anggaran. Aplikasi SISWASKEUDES diharapkan dapat dimanfaatkan oleh APIP untuk menentukan resiko tentang tata kelola keuangan desa dari mulai pendapatan sampai pertanggungjawabannya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono dalam paparannya secara daring menyampaikan bahwa dalam mendorong akuntabilitas keuangan, pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri mengawal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi SISWAKEUDES, Selasa (18/1).

Raden menekankan agar APIP dapat menggunakan aplikasi Siswaskeudes dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa dan perlu mempertimbangkan manajemen risiko. APIP juga diharapkan dapat bersinergi untuk meningkatkan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Workshop dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dari BPKP Pusat dan Irjen Kemendagri. Workshop ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Kabupaten Barito Kuala, serta 10 Inspektur Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir secara daring.