Workshop dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu, dalam sambutannya Kepala Perwakilan menekankan pentingnya Agenda Prioritas Pengawasan (APP) & Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) bagi BPKP untuk suksesnya pengawasan pembangunan di Indonesia. Latar belakang diselenggarakan workshop ini adalah untuk meningkatkan mutu dan validitas laporan maupun Sintesa Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Materi yang disampaikan adalah Pemaparan aplikasi SIMA Eksekutif (Sima X) sebagai media untuk menginput dan memonitor SHP,  praktik penyusunan policy brief, dan reviu SHP yang disusun oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan dari materi yang disampaikan pada workshop ini laporan maupun sintesa hasil pengawasan yang dihasilkan dapat bersifat strategis dan lebih relevan bagi pengambil keputusan atau stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

 

Kepala Perwakilan lebih lanjut menekankan bahwa prosedur audit dan langkah-langkah audit harus diterapkan sesuai kaidah agar sintesa hasil pengawasan bisa mencakup data-data makro serta data-data strategis. Saya berharap agar materi dicermati sehingga ketika pulang nanti bekal ilmu bisa menjadi bekal kualitas hasil pengawasan yang valid dan bermutu, sesuai arahan dari Kepala BPKP.

 

"Mari kita tingkatkan kompetensi kita dengan belajar, agar BPKP Kaltim dapat semakin maju dan mutu SHP jadi makin brilian", ungkap Hasoloan.

 

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Pak Siswo Raharjo selaku Kepala Bagian Umum, beliau menyampaikan segenap rasa syukur atas terselenggaranya acara workshop ini, serta terima kasih pada para peserta yang hadir dengan penuh semangat dan tetap berjuang untuk menimba ilmu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyusun SHP di perwakilan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dan menjadi kontributor untuk menghasilkan SHP yang tepat sasaran. Sesuai dengan ketentuan BPKP Pusat, agar SHP yang disampaikan ke Gubernur atau Presiden lebih berkualitas dan tercapai apa yang diinginkan. Siswo juga menghimbau agar peserta mampu menyusun SHP sesuai kaidah saat acara workshop ini usai dan wajib untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama acara berlangsung.

 

Materi pertama disampaikan oleh Basrah Nasution, S.E. dari Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Basrah menjelaskan tentang kerangka dan konvergensi APP 2022 yang terdiri atas 7 sektor, 29 tema, dan 99 topik sintesa sementara kerangka ABT 2022 tediri atas 7 sektor, 20 tema, 86 topik, 1 tema dukungan teknis pengawasan, dan 1 tema dukungan manajemen. Serta tata cara penginputan PKPT dan SHP menggunakan aplikasi SIMA Eksekutif. Pak Basrah mengulas terkait sejarah awal SIMA Eksekutif itu dibuat yaitu untuk menampung nilai rupiah atas peningkatan ruang fiskal dan surat Atensi dari unit pengawasan BPKP sebagai basis data untuk  keperluan penyusunan Laporan Pengawasan kepada Presiden kepada Gubernur. SIMA Eksekutif pada perkembangannya juga menjadi alat untuk menyampaikan sintesa hasil pengawasan.

 

"Data adalah berlian yang sangat berharga, jadi harus dengan serius di input. Agar menjadi output yang bermanfaat bagi stakeholders", tandas Pak Basrah.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan materi praktik penyusunan policy brief yang dibawakan oleh Lektor Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM Yogyakarta Dr. Bevaola Kusumasari, S.IP. M.Si. Ibu Ola memaparkan bahwa policy brief adalah dokumen singkat yang mempresentasikan hasil dan rekomendasi kebijakan dari sebuah penelitian yang ditujukan untuk pembaca umum (a non-specialized audience), sebuah media untuk mengeksplore isu dan pembelajaran dari sebuah riset, dan media untuk memberikan masukan kebijakan (policy advice). Intinya dengan policy brief yang nantinya akan bisa di aplikasikan para pegawai BPKP Kaltim, dapat menjadi materi baca bagi semua kalangan intern maupun ekstern. Jadi Kepala Perwakilan bisa mengoptimalkan hasil-hasil pengawasan dari BPKP Kaltim dalam bentuk lebih ringkas, jelas, mudah dipahami, dan sederhana.

 

Sylvia Sarumaha, S.E., M.A. dari Biro MKOT BPKP Pusat, mengisi materi ketiga tentang reviu SHP. Ibu Sylvia menyampaikan 4 guiding principles dalam menyusun SHP yaitu:

1. SHP bukan sekedar angka dimana sajian informasi hasil pengawasan harus mengandung sintesis, tidak sekedar menyampaikan angka capaian;

2. Komprehensif menyajikan hasil pengawasan secara utuh untuk satu rumpun simpulan yang sama, tidak terpisah pisah.

3. Deliver value, informasi Insilwas harus dipastikan memiliki nilai kebermanfaatan bagi stakeholders, dan

4. Jelas, lugas, sederhana sehingga SHP harus mudah dipahami pembaca non-auditor.

 

Ibu Sylvia lebih lanjut menyampaikan bahwa SHP yang baik harus dipersiapkan oleh tim dengan berbekal acuan dari rendal Pusat. Sebelum bertemu mitra kerja, tim sebaiknya mempersiapkan outline dan mempertimbangkan track record dan history pengalaman sebelumnya terkait kendala maupun masalah yang biasanya muncul dilapangan. Disampaikan juga bahwa Kepala BPKP mengharapkan kerja cepat dan tepat bisa di aplikasikan pada semua perwakilan BPKP dari Sabang sampai Merauke dan adaptasi serta kesigapan mesti dirajut menjadi alur cerita yang tepat. Tim audit di lapangan harus bisa menggali plot penting dari suatu penugasan berdasarkan outline yang ada, sehingga SHP bisa optimal saat data-data penting bisa digali serta didapatkan saat bertemu mitra kerja.
 

Workshop Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 11 Desember 2022 dan diikuti oleh 55 peserta yang terdiri dari Kepala Perwakilan, Pejabat struktural dan PFA serta PFU berjalan lancar dan dirasakan manfaatnya oleh insan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

(Kominfo BPKP Kaltim)