BPKP Kaltim Kawal Evaluasi HKP dilaksanakan secara independen dan obyektif

Ujoh Bilang (24/08/2022) - BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi antara lain kegiatan yang yang bersifat lintas sektoral. Salah satu kegiatan tersebut adalah penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Evaluasi HKP).

Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) adalah kondisi dimana proses pembangunan tidak mencapai output, outcome dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan pihak terkait.
 
Oleh sebab itu, Evaluasi HKP dilaksanakan secara independen dan obyektif untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku melalui proses mediasi antara unit penanggungjawab atau pelaksana program/kegiatan atau pihak terkait lainnya.
 
Terkait proses Evaluasi HKP atas Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Bappelitbangda, dan Gedung DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Tim Evaluasi HKP Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang didampingi oleh pihak Inspektorat Kab. Mahakam Ulu, Dinas PUPR Kab. Mahakam Ulu beserta tim teknis dari PT Brantas Abipraya (Persero) selaku pelaksana kegiatan melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan untuk memperoleh gambaran rinci terkait identifikasi masalah baik pada tahap kebijakan/ketentuan, tahap pelaksanaan dan tahap pemanfaatan Gedung Kantor Bupati, Bappelitbangda, dan Gedung DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
 
Pemahaman atas masing-masing tahapan tersebut akan membantu para pihak terkait dalam proses mediasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah agar  hasil pekerjaan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)