Strategi Optimalisasi PAD Pajak Sarang Burung Walet yang Akuntabel

BALIKPAPAN (6/9/2022) – Terselenggara dari color room hotel novotel balikpapan, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu, dengan didampingi oleh Korwas Bidang Investigasi Leo Lendra. Menghadiri FGD Tata Niaga Sarang Burung Walet di Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Bertemakan “Sinergi Antar Instansi untuk Penyelesaian Permasalahan Tata Niaga Sarang Burung Walet Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak”. Dibuka dengan kata sambutan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, beliau mengatakan tentang kekayaan alam yang ada di pulau kalimantan khususnya provinsi kalimantan timur. Mulai dari kekayaan alam dan hayati bisa mendatangkan investasi serta nilai pendapatan daerah yang sejatinya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membuka acara sekaligus memberikan arahan terkait acara terutama peran KPK saat ini yang bukan hanya sebagai penindak tapi lebih kearah pencegahan.

“KPK akan senantiasa mencegah, mencegah, dan mencegah sampai tiga kali. Baru jika tidak bisa dirubah juga akan dilakukan penindakan,” ungkap Nawawi. Acara ini selain diperuntukan guna kesejahteraan di daerah namun juga potensi pajak daerah yang bisa di optimalkan, serta menguatkan sinergi baik dari APH, Auditor internal, dan APIP khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Jajaran pejabat & OPD provinsi kalimantan timur, para narasumber yang hadir, pimpinan serta jajaran pejabat instansi vertikal, jajaran struktural pemerintah provinsi kalimantan utara, sekretaris daerah provinsi kalimantan timur, sekretaris daerah provinsi kalimantan utara, sekretaris kabupaten/kota pemprov kaltim dan pemprov kaltara, kepala DPMPTSP, kepala Bapenda pemprov kaltim dan pemprov kaltara, kepala Bapenda kabupaten/kota se pemprov kaltim dan se pemprov kaltara, serta para peserta FGD. Dan juga terhubung secara online serta dilakukan offline dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan.

Kolaborasi dan sinergi yang dilakukan BPKP Kaltim dalam meningkatkan Peran APIP mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah Pajak Sarang Burung Walet .

Salah satu tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tata kelola dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya adalah peningkatan PAD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari pajak hasil produksi sarang burung walet. Tentunya kekuatan regulasi yang bisa mengikat serta menyempurnakan gerakan serta tindakan yang bisa dilaksanakan secara real di lapangan. Validasi data serta edukasi kepada para pelaku usaha jadi kunci penting dalam merealisasikan regulasi yang telah dibuat.

(Kominfo BPKP Kaltim)