Koordinasi Pendampingan & Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN di Provinsi Kaltim

SAMARINDA (24/8/2022) - Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan rapat koordinasi secara luring dari Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Lantai 14 Gedung Utama Kementerian PUPR, JI. Pattimura No. 20, Jakarta Selatan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu ikut serta secara daring langsung dari ruang Kepala Perwakilan, Rapat Koordinasi Pendampingan & Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan lnfrastruktur IKN di Provinsi Kalimantan Timur ini juga di ikuti oleh insan BPKP Kaltim.

Para undangan yang hadir secara fisik untuk selalu melaksanakan Protokol Kesehatan, antara lain memakai masker, menjaga jarak fisik (physical distancing), melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, yang dihadiri oleh lnspektur I, lnspektur II, lnspektur III, lnspektur IV, lnspektur V, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Sekretariat Jenderal, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan, Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Sumber Daya Air, Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Bina Marga, Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Cipta Karya, Direktur Kepatuhan Intern, Ditjen Perumahan, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi.
 
Sementara untuk undangan secara daring adalah BPKP, Direktur Pengawasan Bidang lnfrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, BPKP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Bendungan, Direktur Air Tanah dan Air Baku, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IVM, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktur Pembangunan Jalan, Direktur Jembatan, Direktur Preservasi Jalan Wilayah I, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Air Minum, Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktur Sanitasi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Perumahan, Direktur Rumah Susun, Direktur Rumah Khusus, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur, Para Kepala Bagian di Sekretariat lnspektorat Jenderal, dan Para Koordinator Wilayah Kalimantan/Bidang Bina Konstruksi di lnspektorat I, II, III, IV dan V.
 
Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus tetap berjalan dan dijaga keberlanjutannya. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (16/08/2022). Ia menyatakan IKN bukan hanya untuk para ASN saja, tetapi juga para inovator dan kalangan pengusaha. Hal ini juga didukung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak boleh berhenti karena adanya pergantian kepemimpinan nasional.
 
Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, selain fisik, pemerintah juga memerhatikan aspek-aspek pembangunan non-fisik, seperti pentingnya transformasi budaya dalam kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara disebutkan lima aspek nilai transformasi budaya yang akan menjadi prioritas utama, yakni Transformasi Melestarikan Alam, Transformasi Berbangsa dan Bernegara, Transformasi Bermukim, Transformasi Bermobilisasi, dan Transformasi Bekerja.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)