Workshop penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Samarinda (15/8/2022) – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu didampingi Korwas APD Ata Sumirta dan Auditor Muda bidang APD, menjadi Narasumber dalam kegiatan Workshop penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan di Aula Maratua. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 15-16 Agustus 2022 dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari 41 OPD dari seluruh Kabupaten, Kota dan Provinsi Kalimantan Timur.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan menyampaikan BPKP diberikan mandat sesuai PP 60 Tahun 2008 dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP antara lain meliputi sosialisasi, bimbingan dan konsultansi, diklat dan peningkatan kompetensi APIP. Pimpinan instansi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian intern sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. SPIP dan Manajemen Risiko merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menghasilkan persamaan persepsi sehingga pengendalian intern di perangkat daerah menjadi lebih baik dan meningkatkan nilai maturitas SPIP serta dapat mempertahankan opini WTP.
 
Dalam Workshop tersebut materi disampaikan oleh Korwas bidang APD Ata Sumirta dan Auditor Muda bidang APD Amelya Ardiani membahas mengenai Framework Penilaian Maturitas SPIP. Selain memaparkan Framework, workshop tersebut juga menyampaikan tata cara penilaian mandiri, penjaminan kualitas dan tata cara pengisian kertas kerja. Worksho juga mengakomodir pertanyaan-pertanyaan mengenai kendala yang dialami oleh OPD di daerahnya masing-masing.
 
Setelah Workshop penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diharapkan seluruh OPD dapat melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan selanjutkan dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat. Selain itu juga APIP dapat mendorong implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan manajemen pemerintah daerah.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)