Sosialisasi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau

Tanjung Redeb (9/8/2022) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu didampingi Korwas APD Ata Sumirta dan Auditor Muda Bidang APD, menjadi Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 9-10 Agustus 2022, dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, Sekretaris OPD dan eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Hj. Sri Juaniarsih Mas. Dalam sambutannya, Bupati Berau menyampaikan bahwa SPIP dan Manajemen Risiko merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Pencapaian Pemerintah kabupaten Berau dalam meraih WTP 5 kali berturut-turut bukan hal yang mudah. Tentu saja perlu upaya yang terus menerus. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menghasilkan persamaan persepsi sehingga pengendalian intern di perangkat daerah menjadi lebih baik dan meningkatkan nilai maturitas SPIP  serta dapat mempertahankan opini WTP.
 
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu menyampaikan bahwa BPKP diberikan mandat sesuai PP 60 Tahun 2008 dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP antara lain meliputi  sosialisasi, bimbingan dan konsultansi, diklat dan peningkatan kompetensi APIP. Pimpinan instansi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengendalian intern sesuai dengan PP 60 Tahun 2008. Sebagai Pembina SPIP maka BPKP menyusun pedoman sebagai tools dalam rangka melakukan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Framework penilaian penyelenggaraan SPIP meliputi penilaian penetapan tujuan, penilaian struktur dan proses serta penilaian pencapaian tujuan. Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup penilaian secara terintegrasi atas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)  serta Kapabilitas APIP.
 
Setelah Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko diharapkan seluruh OPD dapat melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP  dan selanjutkan dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Kabupaten Berau. Selain itu juga APIP dapat mendorong implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan manajemen pemerintah daerah.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)