Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP dan Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemkot Bontang

Bontang (4/8/2022), - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hasoloan Manalu, bersama Korwas Bidang APD Atta Sumirta, menjadi Narasumber pada Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP dan Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang. Acara kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Walikota Bontang Basri Rase, Sekretaris Daerah Aji Erlinawati, Inspektur Kota Bontang Enik Ruswati serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Kepala Perwakilan mengatakan, BPKP memperoleh mandat melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 untuk melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Implementasi SPIP Terintegrasi meliputi Manajemen Risiko atau Manajemen Risiko Indeks (MRI), Kapabilitas APIP, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
 
Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi, membangun pengendalian intern yang memadai, dan mencapai tujuan organisasi. Komitmen manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan.
 
APIP mendorong penerapan Manajamen Risiko termasuk atas risiko-risiko Fraud/Korupsi, melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui perencanaan pengawasan berbasis risiko dan mendorong perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan. Meningkatkan kompetensi SDM Pemerintah Daerah Kota Bontang agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya (Maturitas SPIP).
 
Dalam penerapan pengelolaan risiko, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu pembangunan/perbaikan Lingkungan Pengendalian yang mendukung penciptaan budaya dan sistem pengelolaan risiko dan implementasi unsur penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan menunjukan pelaksanaan proses pengelolaan risiko.
 
(Kominfo BPKP Kaltim)