Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring P3DN di lingkungan Pemprov & Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltim

SAMARINDA (20/05/2022) - Sosialisasi P3DN dilaksankan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 mulai jam 08.00 WITA bertempat di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Hadir pada acara ini dari Unsur Sekda Provinsi meliputi semua Biro yang ada lingkungan Sekda, Inspektorat, dan seluruh SKPD di provinsi Kalimantan Timur selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Juga hadir dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dari Inspektorat dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat. Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1108/1J tentang Pelaksanaan Monitoring P3DN pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring P3DN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selaku Narasumber pada acara sosialisasi P3DN, hadir Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemda yaitu Ata Sumirta, beserta beberapa Pejabat Fungsional Auditor.

Dalam pembukaan sosialisasi,  Kabag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa Sayid Awaludin  dari Biro Pengadaan Barang Jasa  menyampaikan bahwa terdapat potensi nasional untuk pengadaan barang/jasa sebesar sekitar  400 Triliun rupiah meliputi  sumber dana APBN dan APBD yang dari jumlah tersebut terdapat minimal sebesar 200 triliun rupiah merupakan penggunaan produk dalam negeri dan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdapat sebesar 4,9 triliun rupiah untuk pengadaan barang jasa yang dari jumlah tersebut telah menjadi komitmen sebesar minimal 1,9 triliun rupian untuk menggunakan produk dalam negeri. Apa yang telah menjadi komitmen bersama harus dilaksanakan dan untuk itu perlu dilakukan monitoring untuk menjamin bahwa yang  menjadi komitmen bersama telah terlaksana dengan baik.

Korwas Akuntabilitas Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Ata Sumirta menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka  ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Dan Tujuan dari monitoring P3DN ini adalah memperoleh update terkait kebijakan P3DN seluruh pemerintah daerah, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri, memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ, dan memberi rekomendasi untuk percepatan realisasi belanja produk dalam negeri.

Dilanjutkan dengan paparan oleh pejabat fungsional auditor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yaitu disampaikan tentang aplikasi P3DN. Dijelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat didalam aplikasi dan bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Antara lain dijelaskan peran dan tugas UKPBJ sebagai admin Pemda,  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap pemerintah daerah yang bertugas untuk krarifikasi penggunaan produk dalam negeri dan input realisasi, serta APIP/Inspektorat yang melakukan update kebijakan, verifikasi kelengkapan data. Acara juga dilanjutkan dengan Tanya jawab dengan peserta.

(Kominfo BPKP Kaltim)