BPKP Buka Pelatihan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) Batch 11

BALIKPAPAN - "Pimpinan APIP harus memiliki leadership dan peran manajerial yang efektif". Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Pelatihan Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) Angkatan ke-11 bagi Pimpinan APIP Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan di Balikpapan pada Selasa (24/8).

Selain itu, Dadang Kurnia menyampaikan bahwa pimpinan APIP yang berasal dari latar belakang yang berbeda perlu menguasai setidaknya tiga area pengetahuan yang distandarisasi di seluruh Indonesia dan akan diperoleh melalui pelatihan CGCAE ini, yaitu kompetensi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; menjaga independensi dan mengimplementasikan standar audit; perumusan kebijakan pengawasan agar mampu meletakkan, mengevaluasi, dan menetapkan TAPKIN, serta PKPT.


Sebagai motor penggerak, pimpinan APIP juga harus memiliki strategic and critical thinking agar mampu memanfaatkan beragam sumber informasi untuk mengantisipasi tantangan dan merancang serta melaksanakan strategi untuk memenuhi prioritas APIP. “CGCAE merupakan jawaban untuk menjawab tantangan-tantangan di atas”, ujarnya. Di akhir sambutannya, Dadang Kurnia menyampaikan harapannya agar CGCAE ini dapat menjadi standar baru bagi kompetensi seorang pimpinan APIP yang secara kolektif dapat mendorong peningkatkan kualitas pengawasan intern secara nasional.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sa'bani dalam sambutannya mengharapkan agar melalui pelatihan CGCAE ini, pimpinan APIP dapat ditingkatkan kemampuannya tidak hanya dari aspek manajemen, namun juga kemampuan untuk melakukan analisis atas kondisi di lingkungan organisasinya.

Terkait dengan tema kegiatan ini, Sekda juga menyampaikan terima kasih kepada BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Kaltim yang banyak memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai hal kepada pemerintah daerah, terutama dalam mengomunikasikan manajemen risiko yang belum begitu menggema di lingkungan pemerintah daerah,

"Kita ingin bekerja dengan nyaman, lancar tanpa gangguan. Jadi pencegahan awal melalui manajemen risiko itu mestinya bisa dilakukan, dan APIP bisa jadi pemangku dalam pencegahan dini di semua lini yang ada," ujar Sa’bani.

Pelatihan CGCAE Angkatan ke-11 diselenggarakan mulai tanggal 24-27 Agustus 2021 secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, antara lain dengan membatasi peserta sebanyak 14 orang, di mana 2 orang di antaranya mengikuti kegiatan pelatihan secara virtual. Sebagaimana disampaikan oleh ketua panitia pelatihan, Hendri Mustar, pelatihan ini diikuti oleh inspektur provinsi maupun para inspektur kabupaten/kota serta pimpinan level menengah APIP yang diharapkan akan menjadi motor penggerak perubahan APIP menuju peran pengawasan yang lebih efektif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Acara pembukaan pelatihan CGCAE juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Supriyadi beserta para koordinator pengawasan. Hadir pula Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sa’dudin.

Dalam kegiatan pelatihan ini, pembicara lainnya yaitu Auditor Utama BPKP Maliki Heru Santosa menyampaikan materi Leadership and Communication Strategy secara sederhana. Ia mengatakan bahwa pemimpin itu bisa sebagai komandan, sebagai teman, dan sebagai bapak, serta harus siap  berubah. Ia menyebut, leadership itu memproduksi perubahan.

"Jika ada masalah kita tidak boleh diam, jangan pura-pura  tidak tahu dan yang penting adalah bagaimana cara menyampaikan permasalahan, harus bisa berkomunikasi dengan baik," ujar Maliki.

Di akhir acara salah seorang Widyaswara dari Pusdiklatwas BPKP Harry Bowo menyampaikan skema pembelajaran CGCAE termasuk uji kompetensi.

(Tim Kominfowas BPKP Kaltim)