Kaper BPKP Kalbar Tegaskan Peran Pengawasan BPKP di Tapal Batas Negara Aruk

Sambas (13/12) — Sebagai tapabatas negara, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, menjadi strategis dalam upaya menunjukkan wibawa kedaulatan negara. Demikjan juga dalam hal mobilitas warga dan barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanpa menurunkan marwah bangsa. Di sini, pengawasan strategis BPKP sangat diperlukan.

"Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Perban) Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara, maka kriteria PLBN Aruk masuk kedalam Tipe A. Dimana Tipe A dapat dipergunakan sebagai perlintasan orang dan barang. Namun hal ini masih belum sejalan dengan Border Biawak (Malaysia). Karena pihak Malaysia masih memberlakukan Border Biawak sebagai pelintasan orang. Sampai saat ini terdapat 20 an komoditas/ produk yang berasal dari Kabupaten Sambas selalu dikirim/ diekspor ke Malaysia melalui PLBN Aruk. Komoditas yang diekspor tersebut melalui PLBN Aruk telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai, namun pihak Malaysia masih menganggap sebagai perdagangan tradisional. Mengingat komoditas yang diekspor seluruhnya merupakan bahan baku/ bahan mentah maka sebaiknya Pemda Sambas atau Pemprov Kalbar sudah memikirkan untuk membangun kawasan industri di Kawasan PLBN Aruk sehingga memberikan nilai tambah terhadap komoditas ekspor. Terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skow. Inpres tersebut memuat 21 kegiatan dengan penugasan 8 kementerian. Dengan adanya Inpres akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan PLBN Aruk. ," demikian disampaikan oleh Kepala PLBN Aruk Purwoto dalam kunjungan Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Dikdik Sadikin pada Senin, 13 Desember 2021 di PLBN Aruk, Sambas, Kalimantan Barat.

Purwoto menjelaskan bahwa inpres tersebut memang tidak hanya kepada PLBN Aruk saja. Tetapi, juga kepada PLBN Motaain di Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, dan PLBN Skouw di Kota Jayapura yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini.

"Tetapi sebenarnya, dua PLBN yang lain itu hanya penambahan. Karena untuk Timor Leste dan Papua Nugini, tanpa harus didorong dengan inpres pun, negara-negara itu memang membutuhkan pemasokan barang dari wilayah Indonesia ke wilayah negara mereka. Berbeda dengan PLBN Aruk. Di sini, kita berbatasan dengan negara Malaysia. Kebutuhan Malaysia akan barang-barang kita sebanding dengan kebutuhan kita akan barang-barang mereka. Dan hal ini terkait dengan devisa negara. Maka, di sini terjadi tarik-menarik kepentingan antar negara. Maka, dalam konstelasi PLBN Aruk, untuk dapat dilakukan perdagangan antara lintas batas negara, mau tidak mau harus memiliki kesepakatan antar negara. Dalam hal ini, diharapkan pusat dapat mendorong terwujudnya perjanjian antara dua negara," tambah Purwoto.

Seperti diketahui, dalam inpres tersebut, terdapat 8 Menteri/Menko yang dilibatkan selain Pemprov dan Pemkab/Pemkot di wilayah terkait. Namun demikian, dari semua tugas yang dibebankan kepada kementerian dan pemda terkait tidak dijelaskan pihak yang akan melakukan pengawasan. Sementara inpres tersebut dikeluarkan pada tahun 2021 saat anggaran telah berjalan, belum lagi adanya refocusing dan realokasi anggaran. Maka, percepatan pembangunan ekonomi pada wilayah perbatasan masih belum dapat dilakukan pada tahun 2021.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan hal yang senada, bahwa untuk dapat menjadi perlintasan barang harus ada perjanjian antar negara. Demikian juga dalam hal penyiapan lahan bukan sesuatu yang mudah karena ada keterbatasan luas lahan yang dapat dibebaskan sesuai dengan kewenangan tingkat pemda, yang pada luasan tertentu menjadi kewenangan tingkat pemerintah pusat.

Atas permasalahan tersebut, Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin mengatakan bahwa BPKP dengan peran pengawasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan turut membantu percepatan pembangunan ekonomi di sekitar PLBN Aruk. Adapun kendala yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, dan hanya dapat diselesaikan pada tingkat pusat, apalagi antar negara, BPKP Kalbar akan menyampaikan permasalahan dan usulan saran dalam hasil laporan pengawasan kepada BPKP Pusat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Kominfo BPKP Kalbar/FW