Reviu Perubahan Rencana Usaha Pengusahaan Jalan Tol Surabaya - Gempol

Pertumbuhan pesat jalan tol yang luar biasa selama periode 2015 - 2020 ditandai dengan penambahan panjang jalan tol di Indonesia sebanyak 1.486,83 km, tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang mumpuni. Salah satu proyek jalan tol yang dibangun adalah jalan tol Surabaya - Gempol, yang merupakan jalur strategis relokasi dari ruas Porong - Gempol yang ditutup sejak akhir tahun 2006 akibat peristiwa luapan Lumpur Lapindo. Ruas Tol Surabaya - Gempol menjadi vital karena terintegrasi dengan ruas Jalan Tol Gempol - Pasuruan dan ruas Jalan Tol Gempol - Pandaan, yang selama ini menjadi jalur pemecah kemacetan serta memperlancar arus distribusi barang bagi masyarakat Jawa Timur.

BPKP yang Kian Bermakna, bersinergi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selaku regulator dan PT Jasa Marga selaku pengelola usaha jalan tol, menjalankan tugas Reviu terhadap Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Surabaya - Gempol. Reviu terhadap perubahan rencana usaha pada pengusahaan Jalan Tol Surabaya Gempol ini bertujuan untuk memastikan apakah perubahan rencana usaha yang telah disepakati dalam Berita Acara telah sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah melakukan reviu atas dokumen perhitungan perubahan rencana usaha dan asumsi yang digunakan dalam perubahan rencana usaha untuk mendapatkan keyakinan bahwa hasil studi dan asumsi telah berdasarkan data/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan Focus Group Discussion, observasi fisik di lapangan, klarifikasi dan pembahasan terkait hasil reviu terhadap perubahan rencana usaha pada pengusahaan jalan Tol Surabaya – Gempol dengan BPJT dan PT Jasa Marga. Pembahasan hasil reviu dilakukan pada 8 Juni 2022 bertempat di ruang rapat kantor BPJT di Jakarta antara Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur bersama dengan BPJT dan PT Jasa Marga. Proses penjaminan kualitas atas hasil reviu Tim Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Tim Direktorat Pengawasan Bidang lnfrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan pada BPKP Pusat.