Bertempat di ruang rapat Irwasda Polda Jatim, Jumat 4 Huni 2021 dilaksanakan penandatanganan MoU antara Perwakilan BPKP Jatim dengan Polda Jatim yang dihadiri para pejabat utama  Polda Jatim. Disaat yang bersamaan juga dilaksanakan penandatanganan Mou antara Polda Jatim dengan Ombudsman Perwakilan Jatim.

Mewakili Kapolda Jatim, Irwasda Polda Jatim, Kombes Pol. Sungkono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Jatim dan Ombudsman Jatim. Secara khusus Sungkono menyampaikan bahwa kerja sama dengan BPKP telah terjalin lama, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi, diklat investigasi dan wasrik yang sekarang menjadi evaluasi kinerja. ”Kami selalu melibatkan BPKP dalam kegiatan evaluasi kinerja meskipun personil kami telah menjalani pelatihan. Tetapi kami menganggap perlu melibatkan BPKP karena mereka ahlinya”, lanjut Sungkono.

Melalui penandatanganan kerjasama ini diharapkan sinergi antara Polda Jatim dengan BPKP dan Polda Jatim dengan Ombudsman Jatim dapat membawa manfaat yang terbaik bagi penegakan hukum dan pelayanan pada masyarakat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Alexander Rubi Satyoadi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Polda Jatim yang telah menjalin kemitraan dengan BPKP Jatim selama ini, baik dalam melaksanakan pendampingan evaluasi kinerja maupun dalam memberikan dukungan percepatan pemberantasan tidak pidana korupsi. Alexander Rubi menyatakan bahwa dengan adanya penandatangan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama yang selama ini telah terbina dengan baik, khususnya dalam penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di lingkungan Polri. “Kami berharap dengan adanya sinergi antara Polda Jatim dengan BPKP Jatim dapat memberikan kontribusi terhadap governance process di lingkungan Polda Jatim”, demikian Alexander Rubi mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Muttaqin menyampaikan apresiasi atas terlaksanya penandatangan perjanjian kerja sama ini dengan harapan semoga kedepan penanganan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat (dumas) tidak lagi mengalami hambatan sehingga dapat diselesaikan lebih cepat.