Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah DIY

Yogyakarta. Kamis (30/06). Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Bapak Edi Mulia yang mewakili Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP sebagai Narasumber bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah DIY. Bertempat di Kantor Gubernur DIY, rapat koordinasi dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah di wilayah DIY, para Aparat Penegak Hukum di wilayah DIY dari elemen Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Kejaksaan, dan segenap jajaran Pemerintah DIY.

Dalam sambutannya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pentingnya pendidikan untuk menyadarkan adanya bahaya laten dan usaha bersama para Kepala Daerah untuk mencegah tindakan yang koruptif. Senada dengan sambutan tersebut, Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron selaku Narasumber menyampaikan bahwa untuk memberantas tindakan koruptif di daerah diperlukan kerjasama lintas instansi melalui komitmen Kepala Daerah dengan insight dari APIP daerah.

Kemudian, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Edi Mulia yang mewakili Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP sebagai Narasumber menyampaikan peran pengawasan intern, peran BPKP dalam Management Centre of Prevention (MCP) KPK dan hasil pengawasan intern yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP DIY. BPKP berperan antara lain pengawasan lintas sektoral dan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan kinerja. Konektivitas 8 area intervensi MCP KPK dengan pelaksanaan pengawasan BPKP terletak pada irisan elemen-elemennya dengan elemen pada SPIP Terintegrasi. Sedangkan hasil pengawasan intern yang sudah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP DIY telah mencakup 7 area intervensi, sedangkan 1 area intervensi yakni Manajemen ASN belum dilihat secara khusus. Pengawasan intern terkait 7 area intervensi tersebut yakni Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ di DIY, Evaluasi atas Perizinan (OSS), Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi, Peningkatan Kapabilitas APIP, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Pemda dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa salah satunya melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes).

Secara khusus, Gubernur DIY,  Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menanyakan terkait sejauh mana diskresi kebijakan penganggaran APBD pada masa darurat dapat dilakukan supaya tidak terjadi risiko hukum pidana atas diskresi tersebut pada masa mendatang. Beliau mengharap BPKP dapat membantu Kepala Daerah sejak masa penganggaran APBD supaya masyarakat terdampak dapat mendapatkan pelayanan secara optimal. Hal ini ditanggapi oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Tumpak Haposan Simanjuntak. terkait batasan atas diskresi kebijakan penganggaran APBD. Senada dengan penjelasan tersebut Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Edi Mulia dan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan bahwa diskresi kebijakan pada masa darurat dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang tepat yakni memenuhi unsur kondisi darurat, prosedur normal tidak dapat dilaksanakan, didukung bukti memadai baik formal maupun material, dan ditujukan untuk kepentingan umum. 

(Kominfo BPKP DIY/Osi-Rev RW)