BPKP DIY Dorong BUMD dan Pemda DIY Bangun Pondasi untuk Implementasikan GCG

Air minum yang bersih, aman, dan mudah didapat, merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Penyediaan dan pengelolaan air bersih tidak lepas dari peran PDAM. Senin (27/12) bertempat di GAIA Cosmo Hotel, diselenggarakan Workshop Good Corporate Governance (GCG) PDAM Tirtamarta Yogyakarta. Kepala Perwakilan BPKP DIY Adi Gemawan hadir sebagai keynote speaker dalam acara yang dibuka oleh Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi tersebut.

Workshop diikuti oleh Direktur, Dewan Pengawas, jajaran Direksi, Kepala Divisi, Manajer, dan seluruh karyawan PDAM Tirtamarta Yogyakarta diselenggarakan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada karyawan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta agar dapat melakukan perbaikan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik. Menurut Direktur PDAM Tirtamarta Yogyakarta Majiya, upaya dimulai dari komitmen bersama dan tim work yang solid, agar pelayanan PDAM Tirtamarta semakin meningkat dan semakin baik menuju layanan air minum yang aman.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa PDAM Tirtamarta perlu menetapkan strategi untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi kepada masyarakat, sehingga mampu mencapai tiga fungsi atau tujuan PDAM. Pertama, PDAM harus memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum sehingga rumusan terhadap penyediaan layanan umum harus dikuatkan. Kedua, PDAM sebagai corporate harus berorientasi laba. Fungsi ini dapat dipenuhi dengan membuat produk yang bisa menghasilkan keuntungan paling besar. Ketiga, PDAM sebagai BUMD harus bisa menberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi tersebut tidak akan mungkin diberikan apabila fungsi kedua tidak dicapai secara maksimal.

Adi Gemawan dalam keynote speech-nya menyatakan bahwa workshop Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta merupakan momentum bagi pergerakan arah BUMD pada pemerintahan yang semakin akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya. Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014, BPKP memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah khususnya Badan Usaha di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government.

Lebih lanjut Adi Gemawan mengungkapkan beberapa hal yang perlu dipahami untuk mendorong percepatan implementasi GCG yaitu membangun pondasi bagi kelangsungan hidup bisnis (sustainable growth), memperbaiki kepercayaan publik dan pasar, memfasilitasi pengelolaan bisnis yang prudent, profesional, transparan dan efisien, keseimbangan kepentingan stakeholders, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan RUPS, mendorong agar pemegang Saham, Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas bertindak dengan nilai moral dan etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab sosial terhadap stakeholders maupun lingkungan.

BPKP berinisiatif mendorong BUMD dan Pemerintah Daerah untuk membangun pondasi atau peraturan perundang-undangan sebagai panduan dan payung hukum dalam mengimplementasikan GCG serta membangun pemahaman tentang GCG di lingkungan BUMD. Sebagai upaya percepatan, perusahaan dapat membangun komitmen pegawai, meningkatkan kapasitas pegawai, dan menguatkan tone of the top. Menutup keynote speech-nya, Adi Gemawan mengajak seluruh elemen bersama-sama berkomitmen meningkatkan kualitas Good Corporate Governance (GCG) di masing-masing BUMD/BLU/BLUD.

(Kominfo BPKP DIY/ros)