Desa Berperan Dalam Peningkatan Ekonomi Nasional

Peran desa menjadi sangat penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Karanganyar dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati Rober Christanto pada acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 bagi para camat dan lurah, bertempat di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar pada Senin (24/10/2022).

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa dimulai dari desa yang merupakan tatanan masyarakat terkecil, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Bupati berharap kepada peserta workshop secara luring maupun daring dapat mengikuti sampai selesai. Menyimak dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Karanganyar yang makin sejahtera, maju dan mandiri.

Narasumber lain dari Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P dalam paparanya  menyampaikan, Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah dari tahun ketahun sangat besar dan mengalami kenaikan. DPR selalu memberikan perhatian terhadap pembangunan desa, dana desa yang selama ini disalurkan oleh pemerintah meliputi tiga fungsi yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk pelaksanaan pembangunan desa serta untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dolfie menambahkan, Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2023 adalah untuk operasional pemerintah desa; untuk penanganan dan penurunan stunting; untuk pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama, atau untuk penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama;  untuk pengentasan kemiskinan ekstrem;  untuk desa wisata; untuk ketahanan pangan nabati dan hewani; untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;  untuk perluasan akses layanan kesehatan; untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh/desa inkslusif; dan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Auditor Utama pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP Agus Sukiswo dalam paparanyaa menyampaikan terkait arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah. Tugas fungsi BPKP dan APIP yaitu BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

Agus menegaskan bahwa dalam rangka mengawal pembangunan nasional, arahan Presiden kepada BPKP pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah yaitu untuk melakukan dan meningkatkan pengawalan percepatan belanja pemerintah, meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program sejak awal  dan meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mustikorini Indrijatiningrum menyampaikan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah telah menyalurkan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Indri menambahkan, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, paparnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Dit. Jend. Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Heryawan menyampaikan terkait Alokasi Dana Desa di Jawa Tengah sebesar Rp8.12 Triliun untuk 7.809 Desa. Desa Reguler sebesar Rp7.882 Milyar (7.610 Desa) dan untuk Desa Mandiri Rp233.28 Milyar (199 Desa).

(Kominfo BPKP Jateng Din/Wls)