Komisi XI DPR RI: BPKP Solusi Penyelesaian Permasalahan

Kudus (14/7) – Bila ada permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, maka BPKP adalah solusi pemecah permasalahan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jateng II H. Musthofa dalam acara Kolaborasi Pengawasan Desa bagi para camat dan para kepala desa se Kabupaten Kudus, bertempat di Aula Hotel Grypta Kabupaten Kudus.

Lebih lanjut  H. Musthofa,menyampaikan bahwa sebagai anggota DPR RI ingin menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. Komisi XI DPR RI bersama-sama dengan BPKP saat ini sedang menjalankan fungsi tersebut yaitu Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2022 di Kabupaten Kudus, dari dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat pada pemerintah desa. Dana desa bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang masuk ke pemerintah desa. DPR berkewajiban untuk memberikan pengawasan terkait penggunaan dana desa tersebut dan ingin memastikan bahwa dana desa sudah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa.

Di lain pihak Bupati Kudus H.M.Hartopo menyampaikan latar belakang dari para aparat desa yang bermacam ragam pendidikan maka perlu dilakukan pemahaman bersama melalui workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2022 . Pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang sangat besar dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan desa serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Dengan demikian diperlukan kontrol dan pengawasan agar penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran.

Hartopo berharap dengan hadirnya Komisi XI DPR RI dan BPKP bisa memfasilitasi para aparat desa dalam  rangka melaksanakan pengelolaan keungan desa di Kabupaten Kudus. Pemkab Kudus membutuhkan pendampingan, agar pemerintah desa dapat mengelola dan menggunakan dana desa dengan baik, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangaan, Pembangunan Tata Kelola Pemerintah Desa Wasis Prabowo menyampaikan, saat ini BPKP bersama dengan Komisi XI DPR RI  melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa agar lebih efektif, efisien dan ekonomis, transparan dan akuntabel. BPKP juga telah mengembangkan Aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes untuk memudahkan aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Wasis menambahkan beberapa hal yang melatarbelakangi Workshop kolaborasi pengawasan desa antara lain Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa masih perlu pembenahan, sehingga belum menyentuh kesejahteraan masyarakat. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa masih rendah. Jangan pernah ragu untuk menggunakan dana desa, selama itu untuk kemaslahatan masyarakat dan digunakan sesuaui denagn aturan yang ada, pungkas Wasis.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah Ahmad Heryawan menyampaikan Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Sementara narasumber keempat dari Asisten Deputi pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko Bidang PMK Republik Indonesia Mustikorini Indrijatiningrum dengan materi Monitoring Penyaluran dan Penggunaan dana desa.

Workshop Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2022  diakhiri dengan sesi tanya jawab dari para peserta.

(Kominfo BPKP Jateng/Din)